Acehvoice.net, BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan bahwa Asia Tenggara membutuhkan lebih banyak trust building atau kepercayaan antarnegara, bukan dominasi, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam ASEAN For the Peoples Conference (AFPC) 2025 yang digelar di Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada Minggu, 5 Oktober 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan menjadi forum organisasi masyarakat sipil terbesar di Asia Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Malik Mahmud hadir bersama Staf Khusus Muhammad Raviq. Ia tampil satu panggung dengan sejumlah tokoh kawasan seperti Amb. Nelson Santos (Penasihat Presiden Timor-Leste), Imam (PCOL) Ebra M. Moxsir (Ret.) (Presiden Dewan Imam Nasional Filipina), serta Debbie Stothard, pendiri organisasi hak asasi manusia ALTSEAN Burma. Sesi diskusi dipandu jurnalis independen asal Malaysia, Amy Chew.
Dalam paparannya, Malik Mahmud menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan sekadar jargon politik, melainkan pengalaman hidup yang membentuk Aceh dan dirinya secara pribadi.
Ia mengisahkan bagaimana perdamaian Aceh lahir dari konflik bersenjata selama lebih dari tiga dekade antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hingga akhirnya berakhir dengan Perjanjian Damai Helsinki 2005.
“Duduk berhadapan dengan pihak yang dulu menjadi lawan dan menandatangani dokumen yang mengakhiri konflik panjang adalah momen paling menentukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman Aceh menunjukkan bahwa konflik paling keras sekalipun bisa diakhiri melalui dialog, kompromi, dan kepercayaan. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat ASEAN Way yang menekankan musyawarah, konsensus, serta penghormatan terhadap kedaulatan.
Wali Nanggroe juga menyinggung berbagai krisis kawasan, seperti konflik di Myanmar dan sengketa perbatasan antarnegara. Ia menilai perdamaian hanya dapat bertahan jika semua pihak dilibatkan dalam prosesnya.
“Jika satu pihak dikecualikan, maka jurang ketidakpercayaan akan semakin lebar,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Malik Mahmud menyebut Asia Tenggara dapat menjadi model perdamaian dunia, dengan menempatkan martabat manusia di atas kepentingan geopolitik.
“Dunia bisa belajar dari Aceh, Mindanao, dan Timor-Leste bahwa rekonsiliasi tetap mungkin, bahkan setelah puluhan tahun perang,” katanya.
Ia menegaskan, perdamaian Aceh yang bertahan hampir dua dekade menjadi bukti bahwa kepercayaan dan kesabaran mampu membangun kembali kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat.
