acehvoice.net – Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, terus berupaya menyelamatkan 81 situs warisan sejarah dan budaya yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Pemerintah daerah pun meminta dukungan serius dari Kementerian Kebudayaan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pelestarian situs-situs tersebut.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, mengatakan bencana banjir yang melanda wilayahnya tidak hanya mengakibatkan kerusakan rumah warga, lahan pertanian, dan infrastruktur, tetapi juga mengancam keberadaan peninggalan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat.
“Kami terus berjuang untuk menyelamatkan situs-situs warisan sejarah. Ada sebanyak 81 situs yang perlu diselamatkan dan sebagian besar di antaranya terkena dampak bencana banjir tahun lalu,” kata Sibral Malasyi saat menerima kunjungan kerja Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Prof. Bambang Wibawarta, di Pidie Jaya.
Ia mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus terhadap upaya penyelamatan puluhan situs bersejarah tersebut, mengingat sebagian peninggalan budaya mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dan material yang terbawa arus.
Kunjungan jajaran Kementerian Kebudayaan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) bidang Kebudayaan untuk anggaran 2026.
Dalam kunjungan itu, delegasi Kementerian Kebudayaan turut meninjau sejumlah situs bersejarah di Pidie Jaya, di antaranya Masjid Madinah dan Kompleks Makam Kuno Dayah Kruet, Dayah Tgk Chik Pante Geulima, serta Masjid Tgk Di Pucok Krueng.
Berdasarkan hasil inventarisasi awal pemerintah daerah, sebanyak 81 situs warisan budaya tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dan membutuhkan perhatian serta penanganan serius.
Salah satu peninggalan sejarah yang menjadi perhatian adalah Masjid Madinah di Desa Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua. Masjid tersebut diperkirakan dibangun sekitar tahun 1623 oleh Teungku Japakeh setelah kembali dari peperangan melawan Portugis di Selat Malaka.
Menurut Sibral, masjid tersebut memiliki nilai sejarah dan keunikan arsitektur yang masih terjaga, mulai dari ornamen pada pintu masuk hingga mimbar yang dihiasi kaligrafi. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, kaligrafi tersebut berasal dari Madinah.
Namun, banjir yang melanda kawasan tersebut membawa lumpur setinggi sekitar satu meter beserta material kayu yang mengakibatkan kerusakan dan meninggalkan endapan di sejumlah bagian situs.
Ia mengingatkan bahwa proses penyelamatan harus segera dilakukan. Pasalnya, lumpur yang mengendap semakin mengeras, sementara potensi hujan lanjutan dikhawatirkan dapat memperparah kerusakan dan mempersulit proses penanganan.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, lanjutnya, terus melakukan koordinasi lintas sektor melalui pengumpulan data, identifikasi tingkat kerusakan, penanganan awal, serta komunikasi dengan instansi terkait agar seluruh situs mendapatkan penanganan sesuai ketentuan pelestarian warisan budaya.
Sibral menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan fasilitas masyarakat. Penyelamatan warisan sejarah dan budaya juga harus menjadi bagian penting dari agenda pemulihan daerah.
Karena itu, ia berharap Kementerian Kebudayaan dapat menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan melalui dukungan teknis, kajian ahli, pendampingan, serta percepatan program rehabilitasi terhadap situs-situs yang mengalami kerusakan.
“Kita tidak ingin bencana hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menghapus sejarah dan identitas daerah ini. Apa yang diwariskan leluhur harus dilestarikan bersama,” ujar Sibral.
Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelamatan 81 situs warisan budaya tersebut agar tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
