acehvoice.net – Banda Aceh – Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) Pelajar Islam Indonesia (PII) Wati Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perempuan Aceh di Era Digital: Potret Kondisi, Tantangan, dan Solusi” di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banda Aceh, Sabtu (1/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-62 PII Wati.
FGD ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si, Anggota DPRA Aceh Fraksi PKS-Gerindra, Acik Nova, M.Sos, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, serta Dr. Maisya Zahra, seorang dokter umum. Ketiganya menyampaikan materi terkait kondisi perempuan Aceh di tengah perkembangan teknologi digital, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat umum. Para peserta tidak hanya mengikuti paparan materi, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan, pengalaman, dan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan maupun pelajar di era digital, mulai dari literasi digital, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan, hingga tantangan kekerasan berbasis gender di ruang digital.
Penjabat Ketua Korwil PII Wati Aceh, Rindi Br. Ginting, mengatakan forum diskusi ini menjadi ruang bersama untuk menghimpun gagasan dan aspirasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk kontribusi PII Wati terhadap pembangunan perempuan Aceh.
“Momentum Hari Lahir ke-62 PII Wati tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan organisasi, tetapi juga komitmen kami untuk terus menghadirkan ruang diskusi yang melahirkan gagasan dan solusi bagi persoalan perempuan, khususnya di era digital,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PW PII Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut. Menurutnya, isu perempuan dan pelajar merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian bersama karena memiliki hubungan erat dengan pembangunan sumber daya manusia di Aceh.
Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital, penguatan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis digital, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, hingga perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada pemberdayaan perempuan.
Dari hasil diskusi, forum berhasil merumuskan sejumlah poin strategis yang akan disusun menjadi rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas perempuan, khususnya generasi muda Aceh di era digital.
Selain menghadirkan narasumber, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Umum PW PII Aceh Mohd Rendi Febriansyah, Penjabat Ketua Korwil PII Wati Aceh Rindi Br. Ginting, jajaran Korpus Korps PII Wati, serta sejumlah pengurus PII dari berbagai daerah. Acara secara resmi dibuka oleh Ketua Korpus Korps PII Wati, Melisa, yang dalam sambutannya mengajak seluruh kader untuk terus berkontribusi dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan perempuan melalui gerakan intelektual dan aksi nyata.
Menutup kegiatan, panitia menegaskan bahwa hasil FGD tidak akan berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan akan ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan pelajar di Aceh.
