Acehvoice.net – Aceh Timur – Masyarakat Aceh Timur diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar terkait status kepemimpinan daerah tersebut. Iskandar Usman Al-Farlaky dan T. Zainal Abidin dipastikan tetap menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur.
Ketua Tim Pemenangan 03 Iskandar Usman Al-Farlaky dan T. Zainal Abidin, yang akrab disapa Panglima Age, menegaskan bahwa tidak ada permohonan dari pihak pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, proses masih berada di tahap dismisal, yaitu pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perkara layak dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak.
“Ini baru tahap dismisal, artinya belum ada putusan final. Perkara akan diperiksa berdasarkan alat bukti dan indikasi pelanggaran, bukan karena permohonan diterima. Nanti, pada putusan akhir, baru akan diputuskan apakah akan ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai permohonan atau ditolak setelah pemeriksaan saksi dan bukti tambahan. Tapi, saya tegaskan, tidak ada PSU,” jelas Panglima Age kepada Acehvoice.net, pada Selasa (4/2/2025) di Jakarta setelah penyampaian hasil putusan MK dalam sidang perkara PHPU sesi I.
Ia juga menambahkan bahwa proses dismisal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Dalam konteks ini, dismisal adalah keputusan hakim untuk menentukan apakah gugatan memenuhi syarat formal dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian atau harus dihentikan.
“Dalam dismisal, hakim hanya menentukan apakah perkara layak dibuktikan lebih lanjut atau tidak. Jangan salah tafsir. Ini bukan berarti permohonan pemohon dikabulkan. Jadi, saya minta jangan ada yang menyebarkan berita hoaks,” tegas Panglima Age.
Ia menekankan bahwa mekanisme di Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai prosedur. Bahkan, jika perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian sekalipun, apabila bukti dari pihak pemohon (tim 01) tidak kuat, maka Iskandar Usman Al-Farlaky dan T. Zainal Abidin tetap akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk lima tahun ke depan.
Dengan pernyataan ini, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak berdasar dan tetap mendukung jalannya pemerintahan yang sah di Aceh Timur.[]
