Acehvoice.net, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menggelar pertemuan terbatas dengan Presiden Direktur Mubadala Energy, Abdulla Bu Ali, serta jajaran SKK Migas di Jakarta, Kamis malam (2/10/2025).
Forum strategis ini membahas perkembangan sektor migas di Aceh, khususnya proyek pengembangan lapangan gas di Wilayah Kerja (WK) Andaman.
Namun, dalam pertemuan penting tersebut, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) justru tidak terlihat hadir. “Iya, ada pertemuan kemarin di Jakarta membahas soal migas. Tapi BPMA tidak ada, enggak tahu kenapa,” ungkap seorang sumber, Sabtu (4/10/2025).
Pertemuan ini disebut sebagai tindak lanjut dari agenda sebelumnya pada 16 Juli 2025, yang fokus pada percepatan persiapan Major Capital Project. Proyek Andaman dinilai sangat strategis karena diproyeksikan menjadi salah satu penopang energi nasional di masa depan.
Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Kepala Dinas ESDM Aceh Taufik, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, akademisi Prof. Humam Hamid, serta Staf Khusus Gubernur Dahlan Sabena.
Dari Mubadala Energy hadir langsung Abdulla Bu Ali bersama tim, sementara SKK Migas diwakili pejabat senior seperti Deputi Dukungan Bisnis Eka Bhayu Setta, Kepala Perwakilan Sumbagut C. Wicaksono, Kepala Perwakilan Kalsul Azhari Idris, serta Kepala Unit Percepatan Proyek Andaman Kukuh Hadianto.
Mubadala Energy sebelumnya menegaskan komitmen jangka panjangnya di Aceh, tidak hanya dalam eksplorasi energi tetapi juga dalam kontribusi sosial bagi masyarakat. SKK Migas pun berkali-kali menekankan pentingnya pengawalan proyek Andaman, termasuk melibatkan BUMD daerah, memperkuat kelembagaan, dan memastikan penyusunan AMDAL berjalan sesuai aturan.
Absennya BPMA dalam forum ini menimbulkan pertanyaan publik, sebab secara regulasi lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan migas di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
