Acehvoice.net, JAWA TIMUR – Pakar politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr. Sufyanto MSi, menilai perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan ini menjadi hak konstitusional yang dimiliki presiden guna memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Karena beban kerja presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih menteri yang dianggap tepat,” ujar Sufyanto di Sidoarjo, Selasa (9/9/2025).
Sufyanto mengungkapkan hasil riset The Republic Institute, lembaga riset yang dipimpinnya, menunjukkan adanya penurunan signifikan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik mencapai 82 persen, namun kini turun menjadi 71 persen atau menurun 11 persen.
Ia menilai penyebab utama penurunan kepercayaan publik adalah belum optimalnya kinerja pemerintah di sektor ekonomi. Masyarakat, kata dia, masih menghadapi keresahan terkait naiknya harga kebutuhan pokok, beban pajak, hingga sulitnya akses lapangan pekerjaan. Karena itu, reshuffle kabinet dapat dianggap sebagai upaya penyegaran untuk memperbaiki performa pemerintah.
“Langkah ini juga menjadi sinyal bagi partai politik pengusung. Setiap kader yang diberi amanah harus menunjukkan kinerja maksimal, karena presiden bisa mengganti kapan saja bila dinilai tidak optimal,” jelasnya.
Namun, Sufyanto mengingatkan reshuffle tidak bisa dilihat sebagai solusi instan. Publik akan menunggu kinerja nyata dari para menteri baru, terutama dalam 100 hari pertama. Jika tidak ada perubahan signifikan, gelombang kritik dan ketidakpuasan bisa kembali muncul.
Ia juga menepis anggapan bahwa perombakan kabinet ini terkait persiapan Pemilu mendatang. Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat dimaknai sebagai pemulihan kinerja pemerintahan dan upaya meningkatkan kepercayaan rakyat.
“Pemilu masih lama. Saya melihat reshuffle ini murni untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai penggantian Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi menjadi langkah strategis. Kedua posisi tersebut dinilai sangat berkaitan dengan perbaikan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang selama ini menjadi perhatian utama publik.
