Acehvoice.net, JAKARTA – Pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, resmi direshuffle dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil setelah evaluasi berkelanjutan terhadap dinamika publik dan tuntutan reformasi yang meluas.
Perombakan jabatan Sri Mulyani berlangsung di tengah ketegangan publik. Beberapa pekan sebelum itu, terjadi demonstrasi nasional yang menuntut sistem perpajakan lebih adil, bahkan rumah dinasnya sempat dibobol oleh massa aksi.
Hal ini memberi gambaran bahwa reshuffle bukan semata-mata pergantian fungsional, melainkan juga respons politik terhadap gejolak sosial.
Meski demikian, Sri Mulyani meninggalkan jabatan dengan sejumlah reputasi kuat: dikenal sebagai figur reformis yang berhasil menyederhanakan sistem perpajakan, mengatasi krisis ekonomi, dan menerapkan kebijakan fiskal prudent baik di saat krisis global maupun pandemi COVID-19.
Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, adalah ekonom berpengalaman dengan latar belakang kuat di sektor keuangan publik. Sebelum dilantik, ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan pernah memegang posisi penting di sejumlah kementerian koordinasi serta lembaga negara.
Presiden Subianto sendiri yang secara langsung melantik Purbaya, menandai bahwa transisi ini dilakukan secara formal dan strategis.
Dampak pasar langsung terlihat: indeks saham Jakarta turun sebesar sekitar 1,3 %, meski nilai tukar rupiah relatif stabil setelah lonjakan awal. Ini mengindikasikan bahwa pasar melihat reshuffle sebagai momen penting dengan potensi implikasi ekonomi jangka pendek.
Secara keseluruhan, reshuffle Sri Mulyani bukan hanya pergantian administrasi, melainkan juga refleksi atas proses evaluasi berkelanjutan dan tekanan publik terhadap kebijakan fiskal.
Hal ini menandakan bahwa pemerintahan merespons aspirasi masyarakat secara cepat. Transisi ke tangan Purbaya membawa harapan sinyal reformasi yang lebih adaptif terhadap tantangan fiskal, tapi juga memunculkan pertanyaan tentang kesinambungan kebijakan dan strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
