acehvoice.net — Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan kondisi terkini wilayah Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah. Ia menyebut banyak jembatan penghubung desa dan kecamatan masih mengalami kerusakan dan belum tertangani secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, saat menghadiri rapat koordinasi satuan tugas penanganan bencana di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurut Mualem, pemerintah pusat telah melakukan penanganan pada infrastruktur jalan nasional di Aceh. Namun, jembatan yang berada di jalur penghubung antar desa maupun antar kecamatan masih membutuhkan perhatian lebih.
“Jembatan yang melalui jalan nasional sebagian besar sudah diperbaiki dan sekitar 60 persen sudah teratasi. Namun jembatan penghubung antar kecamatan dan antar desa masih banyak yang belum tersentuh,” ujar Mualem.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan jembatan cukup banyak terjadi di beberapa wilayah, terutama di Aceh Timur dan Aceh Utara. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu.
Bahkan, sebagian warga di daerah tersebut masih harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai guna menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk anak-anak yang harus pergi ke sekolah.
“Ada masyarakat yang masih menggunakan rakit untuk menyeberang. Bahkan anak-anak sekolah juga harus menggunakan rakit untuk pergi belajar,” jelasnya.
Selain kerusakan infrastruktur, Mualem juga menyoroti dampak bencana terhadap sektor pertanian di Aceh. Ia menyebut sekitar 50 ribu hektare lahan persawahan masih tertutup lumpur akibat banjir yang terjadi sebelumnya.
Menurutnya, jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka berpotensi memengaruhi mata pencaharian masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Jika tidak segera dibenahi, tentu akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat dan berpotensi menambah angka kemiskinan,” kata Mualem.
Dalam rapat tersebut, Mualem juga menyampaikan permintaan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait persoalan sedimentasi yang terjadi di sejumlah muara dan kuala di Aceh.
Ia menjelaskan bahwa sedimentasi tersebut telah mengganggu aktivitas nelayan yang menjadi salah satu sektor utama mata pencaharian masyarakat Aceh.
Menurutnya, sekitar 25 persen dari total penduduk Aceh yang mencapai sekitar enam juta jiwa menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.
“Sedimentasi yang terjadi di muara atau kuala menjadi masalah bagi nelayan karena menghambat aktivitas melaut,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Aceh berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, pemulihan sektor pertanian, serta penanganan sedimentasi agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
