Acehvoice.net – Peureulak – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
Ia menurunkan langsung tim dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk meninjau kondisi jembatan kembar dan ruas jalan nasional di kawasan Teupin Ceuradih, Kecamatan Peureulak, yang mengalami kerusakan parah, pada Kamis, 24 April 2025 sore.
“Kepala BPJN Aceh turun langsung ke lokasi. Kita harap ini menjadi langkah awal percepatan perbaikan jembatan dan jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Al-Farlaky dalam wawancara usai peninjauan.
Al-Farlaky menjelaskan bahwa jembatan kembar di jalur Trans Medan–Banda Aceh tersebut telah mengalami kerusakan berat dan telah ditutup sejak Januari 2025.
Selain jembatan, ruas jalan nasional di kawasan itu juga kerap tergenang air saat hujan deras. Genangan yang tak kunjung surut memperparah kerusakan jalan dan membahayakan pengguna, terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan buruknya sistem drainase di sepanjang jalan tersebut.
Melihat urgensi kondisi tersebut, Bupati meminta BPJN Aceh untuk menjadikan perbaikan jembatan dan jalan itu sebagai prioritas utama tahun ini.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur siap memberikan dukungan penuh, termasuk memfasilitasi perizinan, koordinasi lintas instansi, hingga pelibatan masyarakat di lapangan.
“Kami akan bantu percepat prosesnya agar tidak ada lagi hambatan di lapangan,” tegas Al-Farlaky.
Secara terpisah, Kepala BPJN Aceh, Heri, menyambut baik dorongan tersebut dan memastikan bahwa proyek ini akan direalisasikan dalam tahun anggaran 2025.
Ia menyebutkan bahwa perbaikan jembatan kembar akan menelan biaya Rp 2,6 miliar, sementara pembangunan jalan dan drainase di kawasan Teupin Ceuradih dianggarkan sebesar Rp 8 miliar.
“Total anggaran mencapai Rp 10,6 miliar. Kami mohon dukungan masyarakat agar pengerjaannya berjalan lancar dan tanpa kendala,” ujar Heri.
Heri menambahkan, proyek ini menjadi salah satu program prioritas BPJN Aceh tahun 2025, hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Selama tidak ada pemangkasan anggaran, kami berkomitmen membangun infrastruktur ini. Kami berharap proyek ini nantinya bermanfaat untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Aceh Timur,” pungkasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Kepala Dinas PUPR, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.[]
