Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko dan perlindungan masyarakat dari dampak yang lebih luas.
Instruksi tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Rabu, 26 November 2025. Pemerintah Aceh menindaklanjuti Surat Mendagri No. 300.2.8/9333/SJ, tertanggal 18 November 2025, terkait kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman hidrometeorologi.
Pemetaan Risiko dan Optimalisasi Anggaran
Menurut MTA, Gubernur Aceh meminta bupati/wali kota segera melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dengan menggunakan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, serta dukungan rekayasa cuaca. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan menyiagakan seluruh sumber daya perangkat daerah, masyarakat, serta dunia usaha.
“Segera petakan kawasan rawan bencana dan siagakan sumber daya terutama di wilayah berisiko tinggi,” tegas MTA.
Posko Siaga dan Apel Kesiapsiagaan
Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mengaktifkan posko bencana serta melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat. MTA menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu mempublikasikan kondisi terkini melalui media elektronik dan cetak agar informasi dapat diakses masyarakat secara luas.
Penguatan Logistik dan Operasi Darurat
Instruksi Mualem mencakup pengendalian operasi lapangan, penyiapan logistik yang memadai, serta peralatan pendukung penanggulangan bencana. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan real-time berdasarkan laporan BMKG, dan menyosialisasikan data bencana yang dirilis BPBD kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak, termasuk normalisasi sungai sebagai upaya mencegah banjir, rob, dan longsor.
Respons Cepat untuk Korban
Mualem menginstruksikan agar pemda melakukan pertolongan cepat, pendataan korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peran camat dalam penanggulangan bencana juga harus dimaksimalkan melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Setiap kepala daerah wajib melaporkan perkembangan penanggulangan bencana kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh.
Dampak Banjir dan Longsor di Berbagai Daerah
Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status Siaga Darurat, termasuk Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Wilayah terdampak paling parah antara lain Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Singkil, dengan Bireuen dilaporkan hampir lumpuh.
BPBA telah menyalurkan 500 life jacket, perahu polietilena, dan mesin perahu untuk mendukung proses evakuasi di daerah terparah.
Gangguan Listrik dan Komunikasi
MTA menyampaikan harapan agar masyarakat tetap bersabar terkait gangguan listrik dan jaringan komunikasi akibat bencana. Ia memastikan bahwa PLN dan operator telekomunikasi sedang menindaklanjuti gangguan tersebut sebagai bagian dari respon darurat.
Saat ini Tim Pemerintah Aceh dan tim kabupaten/kota masih berada di lapangan melakukan pendataan korban dan kerusakan.
