Acehvoice.net – Banda Aceh, Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman Haji Uma, bertemu dengan anggota DPR RI H Ilham Pangestu untuk membahas masalah abrasi yang disebabkan oleh pasang air laut di Lhok Puuk, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pertemuan ini berlangsung di Komplek Parlemen Jakarta setelah shalat Jumat pada 20 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Haji Uma menyampaikan data terkait korban dan kerusakan infrastruktur akibat abrasi.
Haji Uma menjelaskan bahwa data yang disampaikan merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan oleh stafnya di lokasi kejadian. Pengumpulan data ini dilakukan saat mereka mengantar bantuan kepada warga yang terdampak di Lhok Puuk, Aceh Utara, dan Aceh Timur. “Aspirasinya sudah kita teruskan kepada anggota DPR RI untuk ditindaklanjuti kepada kementerian terkait,” kata Haji Uma.
Ia mengungkapkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah abrasi di wilayah tersebut:
- Pembuatan Batu Pemecah Ombak: Diperlukan pembangunan batu pemecah ombak sepanjang kurang lebih 4 km untuk melindungi rumah dan jalan warga.
- Lanjutan Pembangunan Batu Jeti: Pembangunan batu jeti di bibir Kuala perlu dilanjutkan, karena proyek sebelumnya belum sepenuhnya selesai.
- Perbaikan Jalan Desa: Jalan desa yang rusak akibat pasang laut juga perlu diperbaiki, dengan panjang sekitar 2,5 km yang terdampak.
- Normalisasi Sungai: Normalisasi sungai di belakang rumah warga desa Lhok Puuk diperlukan untuk memastikan aliran air menuju Kuala Tanah Jambo Aye lancar, sehingga dapat menghindari luapan yang mengganggu pemukiman.
Informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Lhok Puuk, T. Bahtiar, menunjukkan bahwa abrasi di pantai Desa Lhok Puuk dan Matang Puntong, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, semakin parah. Sudah puluhan rumah yang hilang karena abrasi, dan fasilitas umum, termasuk jalan utama dan rumah ibadah, hampir tergerus ombak. “Sekarang fasilitas umum dan jalan utama juga hampir digerus oleh ombak,” jelas Haji Uma.
Situasi ini memerlukan dana darurat untuk membuat jalan alternatif, karena jalan utama yang biasa dilalui masyarakat tidak lagi bisa digunakan, mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat pesisir.
H Ilham Pangestu, anggota DPR RI yang juga hadir dalam pertemuan, menyatakan bahwa saat ini ia berada di Komisi V dan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak. Namun, ia juga mengingatkan bahwa untuk tahun 2025, APBN sudah disahkan, sehingga pengajuan dana tidak bisa dilakukan untuk tahun ini. “Saya akan membicarakan masalah ini dengan kementerian terkait untuk mencari solusi melalui dana tanggap darurat dan lainnya,” imbuh Haji Uma mengenai hasil pertemuan mereka.
Diharapkan, langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mengatasi masalah abrasi yang mengancam kehidupan masyarakat di Lhok Puuk dan sekitarnya. Keberlanjutan hidup masyarakat pesisir sangat bergantung pada tindakan yang cepat dan tepat dari pemerintah dan lembaga terkait
