Acehvoice.net, Banda Aceh — Aksi demonstrasi yang digelar oleh massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat pada Senin, 7 Juli 2025, tidak mendapat izin untuk masuk ke dalam pekarangan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Hingga pukul 13.20 WIB, massa aksi masih bertahan di depan pagar kantor yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono, menjelaskan bahwa keputusan untuk melarang massa masuk ke dalam area kantor gubernur diambil berdasarkan alasan keamanan dan informasi intelijen yang diterima aparat kepolisian.
“Dengan pertimbangan alasan keamanan dan info intelijen, maka diputuskan kegiatan unjuk rasa kali ini tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya kepada awak media di sela-sela aksi.
Ia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus selesai sebelum pukul 18.00 WIB, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sesuai aturan, paling lambat jam 6 sore harus membubarkan diri,” tambahnya.
Karena massa aksi memenuhi sebagian badan jalan, arus lalu lintas dari arah Simpang Lima menuju Simpang Mesra dialihkan ke jalur kanan untuk menghindari kemacetan dan benturan massa dengan pengguna jalan.
Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan sejumlah tuntutan penting. Mereka mendesak agar tanah wakaf Blang Padang yang saat ini berada di bawah penguasaan Kodam Iskandar Muda (IM) segera dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman, sesuai peruntukan awalnya. Selain itu, massa menolak rencana pembangunan empat batalyon militer baru di Aceh, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Aceh pasca-konflik.
Tak hanya itu, isu pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan besar juga menjadi sorotan. Para demonstran menilai kebijakan tersebut justru memicu konflik agraria berkepanjangan dan merugikan masyarakat adat serta petani lokal.
Aksi Rakyat Aceh Menggugat ini menyoroti isu-isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan tanah, hak masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya di Aceh, dan diperkirakan akan berlanjut jika tuntutan mereka tidak direspons serius oleh pemerintah.
