Acehvoice.net – Banda Aceh, 15 Mei 2025 – Pemerintah Aceh resmi membentuk enam task force atau gugus tugas strategis untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Langkah ini diumumkan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam pembukaan Musrenbang RKPA 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh tidak lagi bisa terjebak dalam pola “business as usual”. Diperlukan percepatan, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Enam gugus tugas yang dibentuk akan menangani berbagai tantangan secara lebih fokus dan terintegrasi. Pertama, Task Force Pengentasan Kemiskinan dan Stunting, yang menggabungkan program sosial, voucher pangan bergizi di ribuan gampong, serta pemanfaatan BLU rumah sakit daerah. Kedua, Task Force Penguatan Birokrasi dan Good Governance melalui penerapan Aceh Digital Single Window, demi mempercepat perizinan dan investasi.
Gugus tugas ketiga, Task Force Percepatan Investasi dan Industri, memprioritaskan realisasi kawasan ekonomi seperti FTZ Sabang dan KEK Arun, serta layanan purna jual (after-care) bagi investor. Keempat, Task Force Kemandirian Pangan dan Pengurangan Defisit, akan mengembangkan sentra produksi beras premium, bawang, dan sistem rantai dingin (cold chain) hasil laut untuk menjadikan Aceh lumbung pangan Sumatra.
Kelima, Task Force Pengembangan Pariwisata Halal, akan mensertifikasi destinasi wisata halal, membuka penerbangan charter, dan menggelar Aceh International Halal Festival. Terakhir, Task Force Kemandirian Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digital dan asset recycling.
Fadhlullah berharap adanya dukungan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kerja task force, termasuk harmonisasi Perda investasi dan penguatan BUMD. Ia juga menyoroti pentingnya penambahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh dan perpanjangan dana Otsus dalam revisi UUPA.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang hadir secara virtual, menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah untuk efektivitas program pembangunan nasional.
Langkah pembentukan task force ini diharapkan menjadi pendorong transformasi besar bagi kemajuan Aceh ke depan.
