acehvoice.net — Meureudu — Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kabupaten Pidie Jaya melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya.
Organisasi pelajar tersebut menilai kepemimpinan daerah saat ini belum mampu merealisasikan slogan “Perubahan” yang selama ini digaungkan kepada masyarakat.
Ketua Umum PD PII Pidie Jaya, Yusril Mubarak, menyebut kondisi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman pasca-bencana, justru menunjukkan berbagai persoalan yang belum tertangani secara maksimal.
“Motto Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah perubahan. Hari ini kami bersama masyarakat mempertanyakan, apa yang sebenarnya berubah? Faktanya, masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapat perhatian serius. Jangan sampai slogan perubahan hanya menjadi janji politik tanpa realisasi nyata,” kata Yusril dalam keterangannya kepada media, Sabtu (13/6/2026).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pendangkalan muara sungai di sejumlah kawasan pesisir Pidie Jaya. Menurutnya, kondisi tersebut telah menghambat aktivitas nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Yusril menjelaskan bahwa sedimentasi yang terjadi di sejumlah muara menyebabkan banyak perahu nelayan kesulitan keluar masuk ke laut. Akibatnya, aktivitas melaut terganggu dan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.
“Ribuan nelayan tradisional menghadapi kesulitan karena muara sungai mengalami pendangkalan. Banyak boat yang tidak dapat beroperasi secara normal sehingga mengganggu mata pencaharian mereka. Ini menyangkut ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Selain sektor kelautan, PD PII Pidie Jaya juga menyoroti kondisi sungai di wilayah pedalaman yang mengalami sedimentasi tinggi. Menurut mereka, lambannya upaya pengerukan sungai meningkatkan risiko banjir luapan saat curah hujan tinggi.
Organisasi tersebut menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret guna mengantisipasi potensi bencana yang dapat mengancam keselamatan warga dan merusak infrastruktur masyarakat.
Tak hanya itu, PD PII Pidie Jaya juga mempertanyakan tindak lanjut penanganan rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang. Sejumlah rumah yang masih tertimbun lumpur dan material sisa bencana dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai.
“Sampai hari ini masih ada warga yang terdampak bencana dan menunggu langkah nyata dari pemerintah. Penanganan pascabencana harus menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” kata Yusril.
Lebih lanjut, PD PII Pidie Jaya meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mereka mendesak agar pengerukan muara sungai, normalisasi aliran sungai, serta penanganan kawasan terdampak bencana segera dilaksanakan guna mengurangi risiko kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati turun langsung melihat kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui tindakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Persoalan muara, sungai, dan dampak bencana membutuhkan solusi yang cepat dan terukur,” pungkas Yusril.
