acehvoice.net – Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Rakornas TPAKD juga menjadi momentum untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan TPAKD di daerah.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat secara nyata.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan dan sumber daya Indonesia agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Pemerintah Aceh Perkuat Akses Keuangan
Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam Rakornas TPAKD 2026 menunjukkan komitmen daerah untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dari tingkat daerah dan membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan maupun layanan keuangan yang produktif.
Dengan penguatan akses keuangan, Pemerintah Aceh menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
