Acehvoice.net – Idi Rayeuk – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan keuchik (pilchiksung) dan Imeum Mukim definitif di wilayah Kabupaten Aceh Timur tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan ini dituangkan dalam Surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2558 tanggal 23 April 2025, yang ditujukan kepada para camat, keuchik, Imeum Mukim, dan ketua Tuha Peut se-Kabupaten Aceh Timur. Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si.
Dalam surat itu, Bupati Al-Farlaky menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas Surat Gubernur Aceh Nomor 400.10/4007 tanggal 22 April 2025, yang memuat relaksasi waktu pelaksanaan tahapan pemilihan keuchik (pilchiksung) bagi gampong yang masa jabatan keuchiknya berakhir antara Februari 2024 hingga Desember 2025.
Dalam hal ini, Al-Farlaky menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan Imeum Mukim definitif tetap berjalan tanpa penundaan, sesuai mekanisme yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim.
Sementara itu, untuk gampong yang masa jabatan keuchiknya berakhir antara Februari 2024 hingga Desember 2025, pelaksanaan tahapan pemilihan keuchik definitif ditunda sementara waktu sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan keuchik.
“Selama masa penundaan tersebut, pengangkatan penjabat keuchik tetap dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009,” tegas Al-Farlaky.
Namun demikian, untuk gampong yang masa jabatan keuchiknya telah berakhir pada tahun 2022, 2023, dan Januari 2024, tahapan pemilihan keuchik definitif tetap dilanjutkan dan tidak termasuk dalam relaksasi penundaan.
Proses pemilihan pada gampong-gampong tersebut wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga mendorong agar anggaran pelaksanaan pemilihan dapat didukung dari dana sah gampong, baik yang bersumber dari pendapatan asli gampong maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
Para camat juga diminta untuk mengambil langkah-langkah teknis seperti pendataan dan verifikasi gampong yang terdampak penundaan, pengusulan penjabat keuchik, serta menjaga stabilitas pelayanan dan pemerintahan di tingkat gampong agar tidak terjadi kekosongan atau dualisme kepemimpinan.
Dalam arahannya, Bupati juga meminta agar seluruh pihak terkait seperti Imeum Mukim, Pj. Imeum Mukim, Keuchik, Pj. Keuchik, Ketua Tuha Peut, dan para camat melakukan koordinasi yang baik agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan secara efektif, terpadu, dan penuh tanggung jawab.
“Dengan dikeluarkannya surat ini, maka Surat Bupati Aceh Timur Nomor 141/1163 tanggal 25 Februari 2025 tentang hal serupa dinyatakan tidak berlaku lagi,” demikian ditegaskan oleh Al-Farlaky.[]
