Oleh: Mulyadi, S.H.I., M.Sos
(Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pante Bidari dan Sekretaris Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur)
1. Pendahuluan: Saat Nurani Bertemu Sistem
Ada sesuatu yang nyaris hilang dari politik Indonesia hari ini — nurani. Di tengah gemuruh jargon pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pemerintahan, manusia kerap hanya menjadi angka, data, atau target kinerja.
Rakyat di pedalaman menjadi “objek administrasi”, bukan subjek kemanusiaan.
Maka ketika seorang bupati berang karena tenaga kesehatan memperolok pasien di media sosial, kemarahan itu bukan sekadar soal etika kerja; ia adalah ledakan nurani yang langka di antara dinginnya mesin birokrasi.
Kemarahan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, atas ulah tenaga medis di Puskesmas Julok yang membuat video TikTok memperolok pasien, adalah potret benturan antara dua dunia: dunia kemanusiaan dan dunia birokrasi yang beku.
Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya insiden kecil. Tapi bagi seorang mantan aktivis jalanan, kejadian itu adalah tanda darurat moral — tanda bahwa pelayanan publik sedang kehilangan jiwa.
Sebab di balik gestur tubuh yang membungkuk berlebihan dalam video itu, tersimpan persoalan yang lebih dalam: hilangnya empati. Dan di situlah titik baliknya, ketika seorang pemimpin yang ditempa di jalanan kampus — di ruang debat, di barisan aksi, di bawah hujan gas air mata — memilih untuk tidak diam.
2. Jejak Aktivisme: Dari Jalanan Menuju Kesadaran Kemanusiaan
Nama Iskandar Usman Al-Farlaky bukanlah nama asing di dunia aktivisme mahasiswa Aceh. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, lembaga yang dikenal melahirkan banyak intelektual dan aktivis sosial Aceh.
Di masa kuliah, ia bukan tipe mahasiswa yang berdiam diri di ruang kelas. Ia berdiri di barisan jalanan, menggugat ketidakadilan, berbicara tentang Aceh, Islam, dan kemanusiaan dalam satu tarikan napas.
Dalam suasana pasca-konflik, ketika Aceh masih berjuang membangun struktur sosial-politik baru, aktivisme jalanan bukan sekadar tindakan protes; ia adalah cara menjaga warisan moral masyarakat Aceh. Aktivisme itu mengajarkan kepekaan terhadap penderitaan rakyat kecil, sesuatu yang sering hilang ketika seseorang memasuki dunia kekuasaan.
Kehidupan sebagai aktivis membentuk refleks moral: melihat ketimpangan bukan sebagai data statistik, melainkan sebagai luka sosial yang harus diobati. Di sanalah terbentuk identitas dasar Iskandar: aktivisme bukan pekerjaan, tetapi panggilan hati.
Namun kekuasaan adalah ujian paling berat bagi seorang aktivis. Ia bisa menguji bukan hanya kemampuan memimpin, tapi juga integritas dan kesetiaan terhadap cita-cita rakyat yang dulu diperjuangkan.
3. Menjadi Bupati: Dari Kritik ke Tanggung Jawab
Ketika seorang aktivis menjadi pemimpin daerah, ia memasuki dunia yang dulu ia kritik. Di sana, bahasa moral berubah menjadi bahasa administrasi. Cita-cita pembebasan berubah menjadi rapat kerja, laporan capaian, dan prosedur birokrasi.
Tantangannya bukan hanya melawan korupsi, tetapi juga pembusukan sistemik yang mengubah manusia menjadi robot.
Menjadi bupati bagi Iskandar Usman Al-Farlaky bukan hanya kenaikan jabatan, tetapi transisi batin — menavigasi sistem pemerintahan yang sering kali membunuh spontanitas nurani.
Namun di sanalah perbedaan antara pemimpin yang tumbuh dari sistem dan pemimpin yang lahir dari jalanan.
Aktivis yang pernah berdiri bersama rakyat tahu rasanya tidak didengarkan. Ia tahu bagaimana perasaan rakyat yang datang ke puskesmas dengan tubuh lemah tapi disambut dinginnya birokrasi.
Maka ketika tenaga medis memperolok pasien di TikTok, amarah seorang bupati yang lahir dari aktivisme jalanan itu bukanlah kemarahan seremonial.
Itu adalah jeritan nurani dari seseorang yang masih percaya bahwa negara seharusnya hadir dengan wajah manusia.
4. Kasus Julok: Ujian Kepekaan di Lapangan
Kisah di Puskesmas Julok adalah miniatur dari krisis empati dalam birokrasi modern. Dua tenaga medis merekam video TikTok di akun resmi puskesmas, membungkuk hampir menyentuh lantai seolah menyambut pasien secara berlebihan.
Maksudnya mungkin candaan internal, tapi hasilnya mempermalukan esensi pelayanan publik: penghormatan terhadap martabat manusia.
Ketika video itu viral, masyarakat bereaksi keras. Tapi yang paling keras adalah reaksi sang bupati. Ia datang langsung ke puskesmas, memanggil kepala unit, menuntut klarifikasi, dan mengingatkan bahwa “gaji kalian dari uang rakyat.”
Kalimat sederhana itu menghantam jantung birokrasi: bahwa aparatur bukan tuan, tapi pelayan.
Dalam perspektif sosiologis, tindakan Iskandar adalah intervensi moral terhadap sistem. Ia sedang mengirim pesan bahwa negara tidak boleh kehilangan rasa malu ketika memperolok rakyat.
Namun di sisi lain, insiden itu juga memperlihatkan betapa rapuhnya budaya birokrasi kita — banyak aparatur bekerja bukan karena panggilan nurani, tetapi karena rutinitas mekanis. Dalam konteks itu, kemarahan bupati adalah pendidikan moral publik.
5. Membumikan Kemanusiaan di Tengah Birokrasi
Iskandar Usman Al-Farlaky tahu bahwa kemarahan saja tidak cukup. Setelah emosi publik mereda, tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengembalikan roh kemanusiaan dalam sistem yang sudah terlalu teknokratis.
Sebagai mantan aktivis, ia memiliki modal moral yang langka — kemampuan untuk mendengar dengan hati. Tapi agar itu bertahan, perlu sistem yang menopangnya.
Pelayanan publik perlu diredefinisi: dari melayani prosedur menjadi melayani manusia.
Di sinilah aktivisme bertransformasi menjadi filsafat pemerintahan baru: mengubah cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi — bukan sekadar protes, tapi transformasi budaya kerja.
6. Tantangan Idealisme di Tengah Kekuasaan
Kekuasaan punya cara halus menelan idealisme. Aktivis yang dulu berteriak “lawan korupsi!” bisa perlahan menjadi bagian dari kompromi. Kekuasaan bekerja seperti kabut: tidak menghantam, tapi melingkupi.
Dalam konteks Aceh Timur, menjaga idealisme adalah pekerjaan sunyi. Tapi di situlah nilai seorang pemimpin yang lahir dari aktivisme: kesanggupan untuk tetap jujur terhadap nurani.
Ketika Bupati Iskandar menegur tenaga medis bukan karena pencitraan, tapi karena rasa malu moral — di situlah aktivisme masih hidup. Itu menunjukkan bahwa politik masih bisa manusiawi jika pemimpinnya tidak kehilangan akar kesadaran sosial.
7. Salam untuk Bupati dari Aktivisme Jalanan
Dari jalanan tempat idealisme ditempa, dari rakyat kecil yang dulu menjadi kawan seperjuangan, hari ini ada salam yang tulus:
“Tetaplah menjadi bagian dari kami, jangan menjadi bagian dari mereka.”
Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi pemimpin yang bisa merasakan.
Ketika banyak pejabat sibuk membangun citra, seorang bupati yang marah karena rakyat diolok-olok adalah simbol bahwa hati nurani belum padam.
8. Kembali ke Akar: Aktivisme sebagai Jalan Kemanusiaan
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa di Puskesmas Julok adalah cermin dari krisis spiritual birokrasi Indonesia.
Banyak pegawai terampil mengisi laporan, tapi kehilangan makna dari pekerjaannya.
Di sinilah figur seperti Iskandar Usman Al-Farlaky menjadi penting: ia membawa kembali nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan ke dalam pemerintahan.
Bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi tidak akan berarti jika manusia di dalamnya kehilangan hati.
9. Epilog: Menyalakan Kembali Api Kemanusiaan
Dari insiden kecil di Julok, Aceh Timur memberi pelajaran besar bagi Indonesia: bahwa pelayanan publik sejatinya adalah soal kemanusiaan, bukan sekadar prosedur.
Dan bahwa pemimpin yang lahir dari rakyat akan selalu lebih cepat merasakan luka rakyat.
Iskandar Usman Al-Farlaky menunjukkan bahwa kemarahan bisa menjadi bahasa cinta — cinta kepada rakyat dan kepada kemanusiaan.
Ia mengingatkan kita bahwa pejabat publik seharusnya malu ketika rakyatnya dipermainkan.
Aceh Timur hari ini tidak hanya menyaksikan seorang bupati memarahi bawahannya, tetapi benturan dua zaman: antara generasi yang tumbuh dari nurani dan generasi yang hidup dalam algoritma.
Dan mungkin, di sanalah kita menemukan kembali harapan — bahwa di tengah zaman yang semakin tidak peduli, masih ada pemimpin yang lahir dari jalanan, yang tidak lupa bagaimana rasanya menjadi rakyat.
(Tulisan ini adalah murni dari penulis, redaksi dan subtansi tulisan murni tanggujawab penulis)
