acehvoice.net – ACEH TIMUR — Di tengah fokus pemulihan pascabanjir yang masih berlangsung, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky justru dihadapkan pada gelombang isu liar yang dinilai sarat muatan politik. Narasi yang beredar di ruang publik disebut tidak berkaitan dengan penanganan bencana, bahkan terkesan mengaburkan kerja nyata pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menilai, kemunculan isu tersebut terjadi setelah langkah cepat Al-Farlaky dalam menangani dampak banjir mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Namun, situasi itu berubah ketika berbagai spekulasi mulai bermunculan tanpa dasar yang jelas.
Koalisi Pemuda Aceh menilai ada pola tidak wajar dalam penyebaran isu tersebut. Perwakilannya, Nanda Rizki, menyebut serangan opini terhadap Bupati Al-Farlaky terkesan sistematis dan bukan sekadar kritik biasa.
“Polanya terlihat jelas. Ketika citra kepala daerah naik karena kerja nyata di lapangan, tiba-tiba muncul narasi yang menjatuhkan. Ini patut diduga sebagai upaya mereduksi marwah politik bupati,” ujar Nanda, Kamis (24/4/2026).
Ia menjelaskan, penyebaran isu diduga dimulai dari percakapan informal di masyarakat, kemudian berkembang menjadi opini yang lebih luas di ruang digital. Menurutnya, cara seperti ini kerap digunakan untuk membentuk persepsi negatif secara perlahan.
“Mulai dari obrolan warung kopi, lalu digiring ke media sosial. Ketika sudah viral, seolah-olah itu kebenaran. Padahal belum tentu berbasis fakta,” katanya.
Nanda juga mengingatkan bahwa dalam situasi bencana, masyarakat seharusnya fokus pada pemulihan, bukan terjebak dalam perdebatan yang dibangun dari informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai energi publik habis untuk isu yang tidak jelas. Saat ini yang dibutuhkan adalah kerja kolektif membantu masyarakat terdampak,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah tetap penting, namun harus disampaikan secara objektif dan berbasis data, bukan melalui asumsi yang berpotensi menyesatkan.
“Kalau ada yang ingin mengkritik, silakan. Tapi gunakan data dan mekanisme yang benar. Jangan bangun opini liar yang justru memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai kecepatan penyebaran informasi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang belum tentu benar bisa dengan mudah memengaruhi persepsi publik.
“Informasi sekarang bergerak lebih cepat dari verifikasi. Itu yang berbahaya. Empati terhadap korban bisa kalah oleh sensasi politik,” katanya.
Koalisi Pemuda Aceh pun mengajak masyarakat untuk tetap jernih dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Aceh Timur tidak butuh kegaduhan tambahan. Yang dibutuhkan adalah dukungan terhadap upaya pemulihan yang sedang berjalan,” tutup Nanda.
