acehvoice.net — Banda Aceh — Pemerintah Aceh telah menerima penyaluran tahap pertama dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp329,9 miliar dari total alokasi Rp824,8 miliar yang diberikan pemerintah pusat untuk penanganan dampak bencana serta pemulihan infrastruktur.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), mengatakan dana tahap pertama tersebut setara dengan 40 persen dari total alokasi TKD yang diberikan kepada Pemerintah Aceh di tingkat provinsi.
“Dana transfer ke daerah tahap pertama sudah kita terima sebesar 40 persen dari total Rp824,8 miliar. Dana ini akan kita prioritaskan untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak serta mendukung pemulihan aktivitas masyarakat pascabencana,” kata M Nasir, Sabtu (7/3/2026).
Penyaluran Dilakukan Tiga Tahap
Menurut M Nasir, penyaluran dana TKD tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua sebesar 30 persen yang dijadwalkan paling lambat pada Maret 2026, serta tahap ketiga sebesar 30 persen paling lambat pada April 2026.
Tambahan dana TKD tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.
Fokus Perbaikan Infrastruktur
Pemerintah Aceh memprioritaskan penggunaan dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur strategis yang rusak, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Arahan Pak Gubernur jelas, kita harus segera mengoptimalkan perbaikan jalan dan jembatan strategis agar akses masyarakat bisa kembali normal,” ujar M Nasir.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan jembatan sementara di sejumlah lokasi yang aksesnya terputus dengan melibatkan kerja sama bersama TNI.
Program lain yang direncanakan meliputi pembersihan lingkungan dengan melibatkan masyarakat setempat, pembangunan jalan lingkungan, serta pengadaan sumur bor.
Perbaikan Irigasi dan Sungai
Di sektor pengairan, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan jaringan irigasi, pembangunan tanggul atau tebing sungai, serta pengerukan sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Pemerintah Aceh juga akan melakukan pembersihan lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana, termasuk sawah, kebun, dan tambak.
“Selain perbaikan infrastruktur, kegiatan juga mencakup pembersihan sawah, kebun, dan tambak masyarakat agar aktivitas ekonomi warga bisa segera pulih,” jelas Nasir.
Program Pemulihan Ekonomi
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk memulihkan ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut di antaranya melalui operasi pasar, pasar murah, serta subsidi ongkos angkut guna membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi di daerah.
Tambahan Dana dari Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tambahan dana transfer ke daerah sekitar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tambahan anggaran tersebut bertujuan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam menangani dampak bencana serta mempercepat proses pemulihan.
Dari total anggaran tersebut, Provinsi Aceh menerima sekitar Rp1,6 triliun, sementara Sumatera Utara Rp6,3 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.
Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai program, mulai dari penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga mitigasi bencana, termasuk perbaikan jembatan, bendungan, dan penguatan tata ruang wilayah.
