acehvoice.net – Banda Aceh — Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Samsul Bahri, S.E., menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera memperkuat kembali penggunaan komunikasi berbasis frekuensi radio sebagai sarana utama dalam menghadapi situasi darurat bencana. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 27 November 2025, di tengah kondisi Aceh yang sedang dilanda banjir besar dengan curah hujan ekstrem, hingga menyebabkan jembatan penghubung jalan nasional di Meureudu ambruk dan beberapa titik longsor di beberapa kabupaten di Aceh.
Samsul menjelaskan bahwa alat komunikasi radio berbasis frekuensi radio merupakan teknologi yang paling dapat diandalkan saat bencana terjadi. Ketika gempa, banjir, longsor, atau badai melanda, infrastruktur modern seperti jaringan internet dan telepon seluler sering kali langsung terganggu atau bahkan lumpuh total. Hal ini kembali terlihat pada bencana yang terjadi beberapa hari terakhir di Aceh—ketika listrik padam, jaringan internet ikut terputus dan masyarakat kesulitan memperoleh informasi terkini mengenai kondisi lapangan, peringatan dini, maupun instruksi dari pemerintah.
“Dalam kondisi darurat seperti saat ini, kita bisa melihat betapa rentannya ketergantungan kita pada internet. Begitu listrik padam, akses informasi langsung terputus. Di saat kritis seperti itu, alat komunikasi berbasis frekuensi radio (masyarakat awam menyebut HT) selalu menjadi teknologi yang tetap hidup dan bisa diandalkan,” tegas Samsul.
Ia menambahkan bahwa radio komunikasi ini tidak memerlukan infrastruktur kompleks dan dapat menjangkau wilayah luas, termasuk daerah terpencil yang sering paling terdampak bencana. Alat komunikasi ini juga dapat digunakan secara cepat untuk menyebarkan informasi resmi dari pemerintah, memperkuat koordinasi tim penyelamat, dan memberikan arahan yang benar kepada masyarakat.
Karena itu, Samsul mendorong pemerintah Aceh untuk tidak hanya fokus pada penguatan media berbasis internet, tetapi juga kembali menjadikan alat komunikasi berbasis prekuensi radio sebagai pilar utama sistem komunikasi kebencanaan dan ini sebaiknya dimiliki pemerintah hingga ke kabupaten kota bahkan sampai ke kecamatan, bahkan gampong-gampong perlu menyediakan alat komunikasi ini karena harganya juga relatif murah.
Menurutnya, alat komunikasi berbsis frekuensi radio ini dapat berfungsi bahkan di situasi paling kritis, sehingga harus kembali menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana Aceh.
“Jika pemerintah serius menyiapkan Aceh menghadapi berbagai potensi bencana, maka penguatan komunikasi radio harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal teknologi lama—ini soal teknologi yang terbukti menyelamatkan,” pungkas Samsul.[]
