acehvoice.net – Banda Aceh – Pemerintah Aceh secara resmi mengakhiri masa transisi darurat penanganan bencana hidrometeorologi pada Selasa (28/7/2026) dan memasuki fase rehabilitasi serta rekonstruksi (rehab-rekon). Tahap baru ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur permanen, percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap), serta pemulihan sektor pertanian di seluruh wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh. Rapat tersebut turut diikuti secara virtual oleh Muhammad Tito Karnavian.
Fadhlullah menjelaskan, berakhirnya masa transisi menjadi tonggak dimulainya pembangunan jangka panjang di daerah terdampak bencana. Pemerintah Aceh memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp58,9 triliun akan digunakan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Setelah melalui masa tanggap darurat dan masa transisi, kini Aceh memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Seluruh pembangunan permanen akan menjadi prioritas,” ujar Fadhlullah.
Ia mengungkapkan, usulan pengakhiran masa transisi darurat telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 300.2/8539 tertanggal 20 Juli 2026.
Menurutnya, fase rehabilitasi dan rekonstruksi bukan berarti seluruh dampak bencana telah selesai ditangani. Sebaliknya, tahap ini menjadi awal pembangunan infrastruktur permanen yang akan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang.
Pemerintah Aceh juga memastikan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis yang masih berlangsung, seperti Jembatan Kutablang dan beberapa jembatan lainnya, akan terus dilanjutkan hingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Meski masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami banjir dan longsor berulang, Fadhlullah menilai kondisi infrastruktur utama di Aceh telah memungkinkan untuk memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan nasional dinilai tetap berfungsi meskipun sebagian masih menggunakan jembatan darurat seperti Bailey dan Aramco.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama pemerintah agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (Huntara). Pemerintah juga akan mempercepat pemulihan lahan pertanian guna mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Fadhlullah menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
