acehvoice.net – Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan akses jalan menuju kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, yang sempat terisolasi akibat bencana banjir bandang, kini sudah dapat dilintasi kendaraan roda empat dan roda dua.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengatakan terbukanya kembali akses jalan tersebut merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, serta seluruh pihak terkait.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan semua pihak, saat ini akses jalan ke Sikundo sudah bisa dilintasi kendaraan,” kata Tarmizi, Selasa.
Ia menjelaskan, pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan alam. Salah satunya adalah tingginya debit air sungai di sisi kiri badan jalan yang kerap menghambat proses pekerjaan.
Meski sudah dapat dilalui kendaraan, Tarmizi mengakui kondisi ruas jalan tersebut masih rawan rusak kembali. Pasalnya, jalan yang dibangun merupakan ruas lama yang pascabencana banjir bandang berubah menjadi aliran sungai.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap mempertahankan pembangunan jalan di lokasi awal di tepi sungai karena jalur tersebut merupakan akses terdekat menuju kawasan komunitas adat terpencil.
Sejak bencana banjir bandang melanda Aceh pada Rabu, 26 November 2025, sebanyak 57 kepala keluarga (KK) atau 195 jiwa warga Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, terisolasi akibat rusaknya badan jalan.
Kondisi keterisolasian tersebut berdampak pada sulitnya akses bantuan, terutama kebutuhan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat setempat. Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah menyalurkan bantuan melalui jalur sungai menggunakan perahu, serta bantuan udara dengan helikopter.
Dengan selesainya perbaikan akses jalan ke kawasan Sikundo, Aceh Barat, saat ini ratusan warga komunitas adat terpencil tersebut tidak lagi terisolasi, karena jalur darat sudah dapat dilalui kendaraan.
Keberhasilan ini, menurut Tarmizi, tidak terlepas dari kuatnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, DPRK Aceh Barat, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.
