acehvoice.net — Bireuen — Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Bupati Bireuen untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyusul buruknya pengelolaan bantuan banjir di wilayah tersebut.
Alfian menilai, meskipun status darurat bencana telah dicabut, tata kelola distribusi logistik masih menyisakan persoalan serius. Menurutnya, dalam kondisi bencana, pemerintah daerah semestinya memiliki sistem pendataan dan pemutakhiran informasi yang jelas terkait wilayah terdampak dan kebutuhan logistik.
“Pengelolaan bantuan harus terukur dan berbasis data. Pemerintah daerah wajib mengetahui wilayah mana yang masih kekurangan logistik, meskipun masa darurat telah berakhir,” kata Alfian, Ahad (18/1/2026).
Ia menegaskan lemahnya koordinasi dan distribusi bantuan mencerminkan persoalan kinerja di internal BPBD. Karena itu, kepala daerah diminta bersikap tegas apabila perangkat yang bertanggung jawab tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Di daerah lain, kepala BPBD yang tidak sanggup bekerja dievaluasi bahkan dicopot. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan sekadar urusan administratif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alfian mengingatkan bahwa penanganan bencana harus steril dari kepentingan politik. Ia menilai dinamika yang terjadi di Bireuen justru memperlihatkan konflik elite yang berpotensi mengganggu fokus pemulihan korban banjir.
“Penanganan bencana tidak boleh menjadi arena politik. Yang terlihat justru pertarungan elite di tengah situasi darurat,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Alfian, menjadi tontonan yang tidak sehat bagi publik dan dapat memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BPBD, baik dari aspek kepemimpinan maupun sistem kerja.
“Kami berharap eksekutif dan legislatif di Bireuen berhenti berpolitik dalam bencana. Jika itu masih terjadi, berarti kita sedang menghadapi krisis moral yang serius,” pungkasnya.
