Acehvoice.net, Banda Aceh – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs. Alhudri MM, menekankan pentingnya kesamaan data antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pemerintah daerah (Pemda) Aceh.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut. Alhudri menjelaskan bahwa tanpa data yang valid, klaim kemiskinan dapat menjadi tidak jelas dan tidak terdeteksi dengan benar.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Gayo Lues memberi pelajaran penting tentang bagaimana perbaikan infrastruktur dapat mendorong peningkatan ekonomi dan menurunkan angka stunting.
“Di Gayo Lues, kami berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 4.077 menjadi hanya 63 orang dan menurunkan angka stunting sebesar 19,2 persen,” kata Alhudri.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dan Kepala Biro Keistimewaan Aceh serta Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal.
Dalam pertemuan tersebut, Alhudri menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara BKKBN, Pemda, dan masyarakat dalam menangani isu-isu tersebut. Ia berharap keluarga miskin ekstrem dapat naik statusnya dan yang miskin bisa keluar dari kemiskinan.
Salah satu poin penting yang disoroti oleh Alhudri adalah pemahaman kepada orang tua mengenai penanganan stunting. Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah harus sampai ke anak-anak dan tidak hanya kepada orang tua. Hal ini penting agar program penanganan stunting bisa tepat sasaran dan efektif.
Selain itu, Alhudri mengungkapkan bahwa banyak anggaran penanganan stunting yang saat ini lebih banyak dialokasikan untuk operasional, sedangkan seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Data yang akurat menjadi kunci utama untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kepala BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, menambahkan bahwa stunting masih menjadi masalah besar di Aceh, dengan sekitar 38.004 keluarga berisiko. Masalah ini, selain disebabkan oleh kurangnya gizi, juga dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap air bersih dan fasilitas jamban sehat.
Safrina menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga seperti PAUD dan Posyandu untuk menangani masalah ini secara komprehensif.
Safrina juga menyinggung pentingnya pemberdayaan lansia, mengingat Indonesia akan memasuki usia emas pada tahun 2045. Pemberdayaan lansia diharapkan dapat meningkatkan kemandirian mereka, baik secara ekonomi maupun sosial, yang pada gilirannya memperkuat struktur sosial di masyarakat.
Alhudri menutup pertemuan tersebut dengan memberikan apresiasi kepada BKKBN dan pihak terkait atas kerja sama yang telah terjalin. Ia optimis bahwa dengan kolaborasi yang solid, masalah kemiskinan dan stunting di Aceh dapat diatasi secara efektif dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
