Oleh : Dr. Drs. T.M. Jamil, M.Si, Ph.D
Ketua Program Doktor (S3), Pendidikan IPS Pascasarjana USK, Periode 2012 – 2020. Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh
acehvoice.net — Banda Aceh — ACEH bukan sekadar entitas administratif dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia adalah konstruksi historis yang lahir dari konflik panjang, pengorbanan kolektif, serta konsensus damai yang termanifestasi dalam Nota Kesepahaman Helsinki dan diperkuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Dari sinilah lahir konsep kekhususan dan keistimewaan—bukan sebagai privilese kosong, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi sosial, politik, dan kultural.
Namun, yang terjadi hari ini menunjukkan gejala serius: kekhususan tidak lagi dipahami sebagai mandat normatif, melainkan direduksi menjadi komoditas politik. Ini bukan sekadar deviasi administratif, tetapi mencerminkan krisis epistemik—ketidakmampuan memahami hakikat kekhususan—yang berkelindan dengan krisis moral dalam praktik kekuasaan.
Secara konseptual, keistimewaan Aceh mencakup otoritas dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan peran ulama sebagai moral force. Sementara kekhususan memberikan otonomi luas dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta pembentukan institusi-institusi khas. Dalam perspektif tata negara, keduanya bersifat integral dan tidak dapat dipilah secara oportunistik tanpa merusak desain dasarnya.
Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan. Institusi-institusi kekhususan mengalami apa yang dalam teori kelembagaan disebut sebagai institutional hollowing—pengosongan fungsi substansial, sementara bentuk formalnya tetap dipertahankan. Akibatnya, lembaga hidup secara struktural, tetapi mati secara fungsional.
Lembaga Wali Nanggroe yang semestinya menjadi simbol pemersatu dan penjaga marwah identitas, justru kerap terseret dalam kontestasi politik praktis. Majelis Permusyawaratan Ulama mengalami reduksi peran menjadi sekadar legitimator formal kebijakan, bukan lagi sebagai sumber etik dalam perumusan arah pembangunan. Majelis Pendidikan Aceh kehilangan daya intervensi strategis, sehingga pendidikan terjebak dalam orientasi teknokratis tanpa basis nilai lokal.
Lebih jauh, Majelis Adat Aceh dibiarkan melemah di tengah meningkatnya disrupsi sosial, sementara Baitul Mal Aceh belum dioptimalkan sebagai instrumen redistribusi ekonomi berbasis keadilan sosial. Bahkan Mahkamah Syariah—yang menjadi pilar utama diferensiasi hukum Aceh—masih menghadapi resistensi struktural dan kultural.
Fenomena ini tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai keterbatasan sumber daya. Ia mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam memahami raison d’être dari kekhususan itu sendiri. Pemerintah daerah seharusnya berfungsi sebagai institutional architect, bukan sekadar political broker yang memanfaatkan lembaga untuk kepentingan jangka pendek.
Di sinilah letak ironi terbesar: kekhususan yang dirancang untuk memperkuat identitas justru dikelola dengan paradigma homogenisasi. Aceh dipaksa berjalan seperti daerah lain, sementara perangkat diferensiasinya dilemahkan dari dalam. Ini bukan integrasi—ini adalah erosi identitas yang dilakukan secara sistematis, meski seringkali tanpa disadari.
Lebih berbahaya lagi, kondisi ini memproduksi delegitimasi ganda. Di satu sisi, kepercayaan publik terhadap institusi lokal menurun. Di sisi lain, muncul persepsi eksternal bahwa Aceh gagal mengelola otonominya. Padahal, problem utamanya bukan pada desain kebijakan, melainkan pada kualitas aktor yang mengimplementasikannya.
Dalam kerangka teori governance, apa yang terjadi di Aceh saat ini dapat dikategorikan sebagai misalignment between institutional design and political behavior. Ketika norma tidak diinternalisasi oleh aktor, maka regulasi sekuat apa pun akan kehilangan daya operasionalnya.
Aceh hari ini tidak kekurangan regulasi, tidak kekurangan legitimasi historis, dan tidak kekurangan sumber daya normatif. Yang absen adalah kapasitas reflektif kepemimpinan—kemampuan memahami, merawat, dan mengaktualisasikan makna kekhususan secara utuh.
Tulisan ini bukan ekspresi pesimisme, melainkan peringatan akademik. Aceh sedang berada pada titik kritis: antara konsolidasi identitas atau disintegrasi makna. Jika kekhususan terus direduksi menjadi simbol tanpa substansi, maka yang hilang bukan hanya efektivitas kebijakan, tetapi juga legitimasi sejarah itu sendiri.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun fundamental: apakah para pemimpin Aceh memahami struktur makna dari kekuasaan yang mereka jalankan? Jika tidak, maka kekhususan akan terus menjadi topeng—menyembunyikan kegagalan, bukan mencerminkan keunggulan.
Sejarah telah memberikan mandat. Regulasi telah menyediakan instrumen. Kini, yang diuji adalah integritas dan intelektualitas kepemimpinan. Tanpa keduanya, kekhususan bukan hanya gagal diwujudkan—ia akan berubah menjadi ironi paling mahal dalam perjalanan Aceh.
Tanah Gayo, 26 April 2026
