acehvoice.net – Banda Aceh – Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK), menanggapi bentrokan yang terjadi saat peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
JK mengingatkan masyarakat Aceh agar menjaga perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun. Menurutnya, perdamaian telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Yang penting adalah masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kemakmuran. Jangan biarkan apa yang telah dicapai selama 21 tahun terakhir terganggu,” ujar JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut JK, kegiatan yang awalnya berupa doa dan peringatan perdamaian kemudian berkembang menjadi aksi demonstrasi dan pengibaran bendera Bulan Bintang. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dari aparat keamanan.
JK mengatakan TNI dan Polri berupaya mencegah terjadinya kerusuhan serta menjaga ketertiban, terutama terkait pengibaran bendera yang menjadi bagian dari dinamika aksi tersebut.
Dinilai Berkaitan dengan Dinamika Internal Aceh
JK menilai bentrokan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh daripada bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat.
Ia menyebut terdapat kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan kondisi kepemimpinan di tingkat kabupaten. Ketidakpuasan tersebut, menurutnya, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memengaruhi masyarakat.
“Ini adalah ungkapan ketidakpuasan dan juga keinginan bahwa masih ada kelompok-kelompok, meskipun kecil, tetapi mampu memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK.
JK juga menyoroti tidak hadirnya sejumlah tokoh utama Aceh di Banda Aceh ketika insiden berlangsung. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani perawatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud berada di Penang untuk menjalani perawatan.
“Jadi, saat ini hampir tidak ada pemimpin berpengaruh di Banda Aceh. Hanya perwakilan gubernur dan tentu saja polisi,” ujarnya.
JK: Mayoritas Masyarakat Aceh Tetap Ingin Damai
JK menegaskan aksi dan bentrokan tersebut tidak dapat dianggap sebagai representasi mayoritas masyarakat Aceh. Ia menyebut rakyat Aceh tetap menginginkan perdamaian yang telah menjadi fondasi pembangunan selama lebih dari dua dekade.
Menurutnya, selama 21 tahun terakhir Aceh dipimpin oleh sejumlah tokoh yang berasal dari kelompok mantan kombatan dan telah mendapatkan mandat melalui proses demokrasi.
Meski mengakui masih terdapat ketidakpuasan di tengah masyarakat, JK berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan terhadap perdamaian.
“Rakyat Aceh selalu menginginkan perdamaian,” katanya.
JK juga mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa berbagai perubahan positif bagi Aceh. Dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui kebijakan otonomi khusus, dinilai telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap perjalanan perdamaian selama lebih dari dua dekade menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar tidak kembali terjebak dalam konflik dan menjaga stabilitas Aceh ke depan.
