acehvoice.net – Aceh Besar — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam meregulasi penyiaran berbasis internet. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran KPI Aceh di Mess Wali Nanggroe Aceh, Lampeuneurut, Aceh Besar, Rabu (28/1/2026).
Kedatangan jajaran KPI Aceh tersebut bertujuan untuk meminta rekomendasi serta Peuneutoh langsung dari Wali Nanggroe Aceh terkait rencana penyusunan dan penguatan regulasi penyiaran internet di Aceh, agar kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan nilai, adat, dan kekhususan Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya pengaturan penyiaran internet guna menjaga moral dan karakter generasi muda Aceh di tengah masifnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, ruang digital kini sangat terbuka dan berpotensi menghadirkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan keacehan apabila tidak diatur secara bijak.
“Moral generasi muda Aceh harus dijaga. Jangan sampai rusak oleh perkembangan teknologi yang kian cepat dan tanpa kontrol,” ujar Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar.
Selain menyatakan dukungan, Wali Nanggroe juga memberikan sejumlah saran agar regulasi penyiaran internet nantinya tidak bersifat represif, tetapi edukatif dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya pelibatan tokoh adat, ulama, dan akademisi dalam proses perumusan kebijakan, sehingga regulasi yang lahir tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural oleh masyarakat Aceh.
Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi, M.Sos, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa penyiaran internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyiaran konvensional. Penyiaran internet bersifat lintas batas, berlangsung secara real time, tidak mengenal jam siar, serta dapat diakses siapa saja tanpa proses penyaringan yang ketat.
Menurut Reza, karakteristik tersebut mencakup berbagai platform digital yang kini menjadi bagian dari konsumsi masyarakat sehari-hari, seperti media sosial TikTok, layanan Meta yang di dalamnya terdapat Instagram dan Facebook, serta platform berbasis Google seperti YouTube dan layanan video daring lainnya.
“Penyiaran internet ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir, perilaku, dan karakter masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, diperlukan pengaturan yang adaptif, bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk menjaga ruang digital tetap sehat,” kata Reza.
Ia juga menegaskan bahwa KPI Aceh menyadari sepenuhnya bahwa regulasi penyiaran internet merupakan amanah besar sekaligus tantangan serius. Amanah tersebut melekat pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Aceh, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tahun 2006, khususnya Pasal 153.
“Qanun ini memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengawasi penyiaran, termasuk penyiaran berbasis internet, sesuai dengan perkembangan zaman. Ini bukan tugas ringan, tetapi menjadi tanggung jawab konstitusional KPI Aceh,” tegasnya.
Reza menambahkan, KPI Aceh tidak hanya akan fokus pada aspek pengawasan dan penertiban, tetapi juga akan mendorong lahirnya konten-konten digital yang edukatif, informatif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami juga akan memberikan apresiasi terhadap konten yang mendidik dan membangun. Penyiaran internet seharusnya menjadi sarana literasi, bukan sumber kerusakan sosial,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPI Aceh Samsul Bahri, S.E., serta Komisioner KPI Aceh lainnya, Ahyar, M.Si., dan Dr. Muslem Daud. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh komitmen bersama untuk menjaga ruang penyiaran Aceh tetap selaras dengan nilai, adat, dan syariat.[]
