Acehvoice.net, Banda Aceh – Pada Senin, 11 November 2024, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab HM Ali S.Sos MSi, bersama unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi di Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho. Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dan membahas berbagai perkembangan inflasi di daerah yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi. Dalam rapat tersebut, berbagai faktor yang mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) menjadi topik utama pembahasan. Stabilitas harga di tengah fluktuasi pasokan menjadi perhatian utama untuk mencegah inflasi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal SE MT, yang mengikuti rapat secara virtual, menjelaskan bahwa Pemkab Aceh Besar rutin mengikuti rapat koordinasi ini setiap Senin pagi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri dan melaporkan perkembangan inflasi di daerah kepada pemerintah pusat.
“Setiap Senin pagi, kami secara rutin mendengarkan arahan dari Mendagri terkait pengendalian inflasi dan sekaligus menyampaikan laporan secara data dan fakta lapangan terkait upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi,” kata Darwan Asrizal.
Menurut Darwan Asrizal, selama Oktober 2024, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Aceh Besar menunjukkan kestabilan dan berada dalam kategori aman. Meskipun demikian, Pemkab Aceh Besar akan terus bekerja maksimal untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga menjelang pergantian tahun, yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga akibat kurangnya pasokan.
“Kami memantau dengan seksama perkembangan IPH Bapokting, yang hingga Oktober 2024 masih stabil dan berada pada kategori aman. Namun, kami tetap melakukan upaya untuk menjaga kestabilan pasokan, terutama menjelang tahun baru yang biasanya terjadi kenaikan harga,” imbuhnya.
Selain menjaga kestabilan harga, Pemkab Aceh Besar juga berencana untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan produktif lainnya sebagai langkah antisipasi terhadap ketergantungan pasokan dari luar provinsi. Hal ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah serta mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk tahun 2029.
“Melalui Dinas terkait, kami terus mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif lainnya. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, sekaligus mendukung program 100 hari Presiden Prabowo dalam rangka menuju swasembada pangan 2029,” terang Darwan.
Pemkab Aceh Besar juga berkomitmen mendukung program nasional dalam rangka mencapai swasembada pangan pada tahun 2029. Upaya pemanfaatan lahan pekarangan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi dampak ketergantungan pada distribusi barang dari luar daerah.
“Program ini juga sejalan dengan dukungan kami terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Kami akan terus berupaya mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik,” ujar Darwan Asrizal.
Pemkab Aceh Besar, melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin diikuti, menunjukkan komitmennya untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di tengah tantangan inflasi yang ada. Dengan langkah-langkah strategis seperti pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif, Pemkab Aceh Besar berharap dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar provinsi dan mendukung program swasembada pangan menuju 2029. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat terus menjaga kestabilan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
