acehvoice.net – Jakarta – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa tidak benar jika Presiden Prabowo disebut menolak niatan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di DPR Menguat
Wacana pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikannya.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran yang menjadi sorotan setelah adanya putusan MA dan MK.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga menjadi perhatian publik karena sebelumnya MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau kondisi ketika pejabat negara tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Gibran Pernah Beri Tanggapan soal Ijazah
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai persoalan dokumen pendidikannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura. Gibran bahkan mempertanyakan tudingan yang menyebut dirinya tidak lulus SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat merespons polemik mengenai latar belakang pendidikannya yang terus menjadi perbincangan publik.
Kini, pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden menambah dinamika politik nasional. Perkembangan selanjutnya, termasuk sikap resmi Presiden Prabowo dan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran, masih menjadi perhatian publik.
