acehvoice.net – Pidie – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, MH, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mengusut secara menyeluruh insiden kekerasan yang terjadi di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie.
Ia berharap proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang dilakukan Komnas HAM berlangsung secara transparan, objektif, serta mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Permintaan tersebut disampaikan Sarjani saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan Komnas HAM di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, SH, CPM, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang tengah dilakukan Komnas HAM terkait insiden kekerasan di Pulo Keunari.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM RI terkait kejadian di Pulo Keunari,” jelas Andi.
Dalam kunjungan tersebut, Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai kronologi kejadian, penanganan korban, serta perkembangan kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat setelah insiden tersebut.
Bupati Sarjani menilai pengungkapan fakta secara menyeluruh menjadi hal penting agar peristiwa tersebut mendapatkan penanganan yang jelas dan tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ia juga meminta seluruh pihak memberikan dukungan terhadap proses pemantauan yang dilakukan Komnas HAM agar berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Sarjani, berbagai aspek terkait peristiwa tersebut, mulai dari latar belakang kejadian, kronologi, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab, perlu diungkap berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif.
Selain itu, ia berharap proses yang dilakukan Komnas HAM dapat memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat, terutama para korban serta keluarga yang terdampak insiden kekerasan tersebut.
Andi Firdhaus menambahkan, sebelum pertemuan berlangsung, Komnas HAM telah menyampaikan surat koordinasi kepada Bupati Pidie. Surat tersebut berisi permintaan kesediaan kepala daerah untuk memberikan keterangan mengenai proses terjadinya bentrokan di Desa Pulo Keunari serta perkembangan situasi keamanan di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pidie berharap proses pemantauan Komnas HAM dapat mengungkap seluruh fakta di balik peristiwa tersebut sekaligus memastikan terpenuhinya prinsip keadilan bagi para korban.
Sarjani juga mengharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, Komnas HAM, aparat keamanan, dan seluruh elemen terkait dapat membantu memulihkan situasi keamanan di Kecamatan Tiro/Truseb.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dalam suasana aman, damai, dan kondusif.
