acehvoice.net – Banda Aceh – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan temuan awal terkait insiden bentrokan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, luka pada tubuh korban meninggal dunia diduga kuat akibat trauma benda tajam yang mengarah pada proyektil.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa dugaan tersebut berdasarkan informasi dan temuan awal, termasuk laporan medis dari pihak rumah sakit yang menangani korban.
“Soal benda tajam itu bisa ditafsirkan banyak. Tetapi kalau dari bekas luka di badan korban meninggal dunia, tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” kata Anis Hidayah di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah Komnas HAM menggelar pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait insiden bentrokan saat penertiban bendera Bulan Bintang di Kabupaten Pidie.
Seperti diketahui, bentrokan terjadi saat personel TNI/Polri melakukan penertiban bendera Bulan Bintang dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Rabu (4/11/2026).
Peristiwa tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban. Sebanyak 13 orang mengalami luka-luka, sementara seorang warga bernama Abzalul Riza meninggal dunia dengan dugaan luka tembak di bagian dada. Selain itu, enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Anis mengatakan Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut. Tiga hari setelah kejadian, tim Komnas HAM langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan awal dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan keluarga korban.
Dari hasil penelusuran sementara, Komnas HAM memperoleh sejumlah informasi penting. Salah satunya laporan pihak rumah sakit yang menyebutkan adanya trauma benda tajam yang diduga merupakan proyektil pada tubuh korban meninggal dunia.
“Jadi itu saya kira itu menjadi salah satu informasi penting yang dalam waktu ke depan tentu harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Anis menjelaskan, keluarga korban berharap pemerintah dapat mengungkap secara menyeluruh peristiwa tersebut sehingga hak korban dan keluarga atas kebenaran serta keadilan dapat terpenuhi.
Atas dasar itu, Komnas HAM mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan sistem peradilan di Indonesia.
Salah satu langkah penting yang dinilai perlu dilakukan adalah autopsi terhadap jenazah korban. Menurut Anis, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan mengungkap fakta di balik luka yang ditemukan pada tubuh korban.
Ia juga menegaskan bahwa proses penyelidikan harus mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, baik dalam peristiwa yang menyebabkan satu warga meninggal dunia maupun sejumlah warga dan personel TNI mengalami luka-luka.
“Penyelidikan harus profesional, akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat, terutama keluarga korban itu mendapatkan informasi perkembangan,” tegas Anis.
Komnas HAM berharap seluruh proses penanganan kasus tersebut dapat berjalan secara terbuka dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, fakta peristiwa bentrokan di Pulo Keunari dapat terungkap dan hak-hak para korban mendapatkan perlindungan sesuai prinsip hak asasi manusia.
