acehvoice.net – Banda Aceh – Pemerintah Aceh mulai mendorong percepatan penanganan sedimentasi sungai dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait yang digelar secara daring, Senin (9/11/2026).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti rapat tersebut dari Ruang Rapat Sekda Aceh. Ia didampingi para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta sejumlah kepala biro terkait.
Rapat koordinasi dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Dalam pemaparannya, Safrizal menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap banjir susulan yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kerusakan dan pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimentasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.
Menurut Safrizal, penanganan sedimentasi sungai harus dilakukan secara terencana dan terukur. Karena itu, percepatan pembersihan sungai membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis.
Rapat tersebut juga membahas mekanisme serta tata kelola pelibatan pihak ketiga agar seluruh proses pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menekankan bahwa kegiatan pembersihan sedimentasi harus berorientasi pada pencegahan bencana dan pemulihan fungsi sungai. Pelaksanaannya juga wajib memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, serta ketentuan mengenai pemanfaatan material hasil pengerukan sungai.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Aceh berharap penanganan sedimentasi dapat dipercepat sehingga fungsi sungai kembali optimal dan risiko banjir di sejumlah wilayah dapat diminimalkan.
Keterlibatan perangkat daerah Aceh dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dampak bencana serta pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh.
