acehvoice.net — Aceh Barat — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, di Ruang Rapat Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Selasa (20/1/2026).
Rapat turut dihadiri sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), perwakilan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta unsur terkait lainnya.
Kurdi menjelaskan, terdapat dua poin utama yang harus segera ditindaklanjuti Pemkab Aceh Barat pascasurvei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Prasarana Strategis.
“Pertama, terkait administrasi seperti tata ruang, sertifikat tanah, dan dokumen lingkungan sudah diselesaikan. Secara teknis, lokasi pembangunan masih memerlukan peninggian atau penimbunan lahan,” ujar Kurdi.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, setelah dilakukan pembersihan atau land clearing, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat masih membutuhkan penimbunan setinggi sekitar 40 hingga 60 sentimeter.
“Secara teknis, kita perlu melakukan penimbunan kembali. Alat berat sudah tersedia. Karena ini termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kami berharap ada kontribusi dari pihak swasta agar penanganannya menjadi kolaborasi yang kuat,” katanya.
Kurdi menyebutkan, kebutuhan penimbunan lahan diperkirakan mencapai sekitar 500 truk tanah. Skema kontribusi yang dibahas dalam rapat memungkinkan pihak swasta langsung mengirimkan truk tanah ke lokasi, sementara alat berat telah disiapkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
“Alhamdulillah, pihak perusahaan swasta sangat responsif dan menyatakan kesiapan membantu pelaksanaan PSN ini. Pada prinsipnya mereka sepakat melalui dana CSR dan akan menyampaikan langsung kepada pimpinan masing-masing,” pungkas Kurdi.
