acehvoice.net – Banda Aceh – Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh resmi memperkenalkan Program Partisipasi (The Indonesia Democratic Participation) di Aceh. Kegiatan sosialisasi awal tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (30/10/2026).
Program kerja sama pembangunan Australia dan Indonesia ini difokuskan pada penguatan kualitas demokrasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat, penguatan institusi pemerintah dan masyarakat sipil, serta pembukaan ruang kolaborasi dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyambut baik penetapan Aceh sebagai salah satu daerah pelaksanaan program tersebut. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia, The Asia Foundation, dan GeRAK Aceh atas inisiatif kerja sama tersebut.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” ujar Taufik.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah. Keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna, termasuk memberikan kesempatan kepada kelompok rentan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, serta kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan keterlibatan tersebut, kebijakan publik diharapkan menjadi lebih inklusif, responsif, dan akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Taufik berharap seluruh jajaran Pemerintah Aceh dapat mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya juga dinilai penting untuk memastikan program berjalan secara optimal.
Australia Siapkan Pendanaan AUD 30 Juta
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa Program Partisipasi merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang diarahkan untuk memperkuat praktik demokrasi secara substantif.
Program tersebut dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 dengan dukungan pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia atau AUD 30 juta.
Robert menyebutkan, pelaksanaan program ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang telah berlangsung pada 2021–2026.
Terdapat tiga capaian utama yang ingin diwujudkan melalui program tersebut, yakni penguatan institusi negara, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi yang mengedepankan kolaborasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini menetapkan lima area fokus, meliputi pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan kewarganegaraan, penguatan media independen dan berkualitas, serta upaya melawan misinformasi dan disinformasi.
Selain itu, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial menjadi prinsip penting yang akan diintegrasikan dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Aceh Jadi Salah Satu Daerah Sasaran
Secara nasional, Program Partisipasi dilaksanakan di tiga daerah sasaran, yakni Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, serta mencakup sejumlah kegiatan di tingkat nasional.
Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media hingga kalangan akademisi.
Program tersebut dijalankan melalui dua komponen utama, yaitu kemitraan antarlembaga negara dan kemitraan masyarakat sipil.
Khusus untuk komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan dukungan hibah melalui The Asia Foundation yang bertindak sebagai pengelola program atau convenor. Selanjutnya, pendanaan tersebut diberikan kepada organisasi mitra untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan lima area fokus yang telah ditetapkan.
Adapun lima mitra utama yang terlibat dalam program ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Melalui kolaborasi tersebut, Program Partisipasi diharapkan mampu memperluas ruang keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, sekaligus memperkuat hubungan antara institusi negara dan masyarakat sipil.
Kehadiran program ini juga diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel melalui partisipasi publik yang lebih luas.
