acehvoice.net — Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas, dan diikuti jajaran menteri, kepala lembaga, serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hadir antara lain Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah menteri terkait lainnya.
Menko PMK Pratikno membuka rapat dengan menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Satgas dibentuk untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada prinsip “build back better and stronger”.
Satgas memiliki mandat strategis mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian/lembaga serta melaporkan perkembangan kepada Presiden dan Wakil Presiden secara berkala. Pelaporan dilakukan minimal dua bulan sekali, sementara Tim Pelaksana menyampaikan laporan implementasi setiap bulan.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan agar setiap tahapan pemulihan berjalan sesuai rencana. Dalam rakor juga dipaparkan prioritas percepatan, khususnya sektor pendidikan, meliputi penetapan relokasi sekolah rusak berat atau hanyut, program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan berstandar tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional sekolah terdampak, dan penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Dalam forum tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan kondisi penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Ia meminta kejelasan mekanisme dukungan Satgas nasional, termasuk tahapan pengugasan dan dukungan sektoral bagi Pemerintah Aceh.
Mualem juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan yang dinilai krusial, mengingat masih ada wilayah terdampak yang belum tertangani tuntas. Ia menekankan pentingnya percepatan penetapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar perhatian nasional tetap optimal, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU selama masa darurat guna menjaga kelancaran distribusi BBM. Operasional Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh juga dinilai sangat membantu mobilitas di wilayah terdampak. Ia berharap kebijakan tersebut dapat berlanjut pada masa transisi hingga kondisi Aceh pulih sepenuhnya.
“Pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur untuk menggerakkan kembali penghidupan masyarakat dan akses wilayah. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” pungkas Mualem.
