acehvoice.net – Pidie – Komandan Ibrahim, salah seorang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pidie, Teuku Epi Eswari, ST. Desakan ini mencuat menyusul adanya dugaan kuat praktik pengaturan pemenangan tender proyek yang melibatkan campur tangan oknum penegak hukum di wilayah tersebut.
Ibrahim dengan tegas meminta agar KPK, di bawah kepemimpinan Ketua KPK Komjen (Purn) Setyo Budiyanto, serta Direktur Penyidikan KPK Irjen Pol Asep Guntur Rahayu, S.I.K., M.H., memimpin langsung proses penyelidikan di ULP Kabupaten Pidie. Ia mengkhawatirkan jika praktik ini terus dibiarkan, daerah tersebut akan melahirkan skandal korupsi besar yang serupa dengan kasus-kasus kakap di daerah lain.
“KPK harus hadir di Pidie. Kami takut ada ‘Febri Ardiansyah kedua’ di sini. KPK harus berani membongkar sengkarut pengaturan proyek di ULP Pidie,” ujar Komandan Ibrahim kepada awak media.
Menurut Ibrahim, selama 20 tahun pasca-perdamaian Aceh, para mantan kombatan merasa tidak dapat menikmati dampak positif dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menuding alokasi anggaran yang seharusnya menyejahterakan masyarakat dan menjaga stabilitas pasca-konflik justru menguap akibat adanya intervensi dari oknum aparat penegak hukum, khususnya oknum jaksa nakal, dalam memenangkan perusahaan tertentu pada proses lelang.
Ia menambahkan bahwa lingkaran rekanan atau kontraktor yang dekat dengan oknum penegak hukum tersebut diduga kuat telah memonopoli berbagai proyek strategis di Pidie setiap tahunnya. Akibat monopoli ini, persaingan usaha menjadi tidak sehat dan kualitas pembangunan di daerah menjadi taruhannya.
“Monopoli proyek ini terjadi setiap tahun menggunakan dana APBD. Kebocoran anggaran negara di Pidie ini bahkan kami duga sudah melampaui skala korupsi yang pernah ada di Pertamina,” cetusnya.
Lebih lanjut, Komandan Ibrahim juga menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus terhadap penyelamatan uang negara di Kabupaten Pidie. Ia menilai, komitmen besar Pemerintah Pusat dalam menyikat habis praktik korupsi di Indonesia diuji dari keberanian aparat dalam menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini diduga terjamah oleh oknum penegak hukum setempat.
“Kami meminta kepada Presiden Prabowo agar menyelamatkan uang negara di Pidie. Jika KPK tidak berani membongkar kasus di ULP Pidie ini, maka program besar Presiden Prabowo dalam mencabut akar korupsi di tanah air tidak akan pernah sukses,” tegasnya lagi.
Komandan Ibrahim menekankan bahwa transparansi anggaran dan pemberantasan korupsi di Aceh merupakan pilar penting demi menjaga marwah perdamaian yang telah diperjuangkan melalui konflik panjang yang melelahkan. Kehadiran keadilan ekonomi melalui pengelolaan anggaran yang bersih diharapkan dapat membawa kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat Aceh, termasuk para mantan kombatan yang telah meletakkan senjata demi integrasi bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak ULP Kabupaten Pidie maupun pihak kejaksaan setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan desakan yang disampaikan oleh mantan kombatan tersebut. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari KPK dan Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti laporan dugaan kebocoran anggaran negara di Kabupaten Pidie.
