acehvoice.net – Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini, mengusulkan agar Pemerintah Aceh merancang program subsidi mahar atau bantuan mahar guna meringankan beban anak muda yang ingin menikah. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Serba Guna DPRA, Selasa (18/11/2025).
Dalam forum resmi tersebut, Martini menegaskan bahwa tingginya biaya mahar menjadi salah satu faktor utama yang membuat banyak pemuda di Aceh menunda pernikahan. Ia meminta Pemerintah Aceh, melalui kebijakan anggaran, menghadirkan program yang dapat memberikan solusi langsung kepada calon pengantin.
Menurutnya, harga mahar—yang umumnya berupa emas—saat ini telah mencapai lebih dari Rp7 juta dan mendekati Rp8 juta. Kondisi ini dinilai memberatkan, terutama bagi anak muda yang baru memulai karier dan belum memiliki pendapatan tetap. Ia mengungkapkan bahwa semakin banyak pasangan muda yang mengeluhkan tingginya biaya tersebut sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.
“Banyak sekali anak muda kita ingin menikah, tetapi terkendala karena mahar yang semakin mahal. Saya berharap ada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan khusus bagi mereka,” ujar Martini dalam rapat. Ia kembali menegaskan pentingnya kehadiran program tersebut guna memberikan dorongan moral dan finansial bagi generasi muda Aceh.
Menanggapi usulan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa tingginya nilai mahar berkaitan erat dengan kenaikan harga emas dunia. Pergerakan harga emas yang terus meningkat memberi dampak langsung terhadap standar mahar di Aceh, yang secara tradisi memang menggunakan emas sebagai simbol nilai dan tanggung jawab dalam pernikahan.
Meskipun demikian, usulan Martini dianggap sebagai masukan penting yang perlu dikaji secara menyeluruh oleh pemerintah. Program bantuan mahar dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan angka penundaan pernikahan serta mendukung stabilitas sosial di daerah.
Pembahasan mengenai kemungkinan hadirnya subsidi mahar ini juga diharapkan dapat dimasukkan dalam agenda lanjutan pembahasan APBA 2026. Dengan adanya dukungan kebijakan, pemerintah dapat membantu anak muda menjalani kehidupan berkeluarga tanpa terbebani lonjakan biaya.
Program subsidi mahar dinilai tidak hanya relevan dari sisi ekonomi, tetapi juga penting untuk menjaga tradisi, mendukung kesejahteraan pemuda, dan memperkuat institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat Aceh.
