Acehvoice.net, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), hari ini melantik sembilan pejabat eselon II serta lima pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung Jumat sore (10 Oktober 2025) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, sekitar pukul 16.00 WIB.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah awal pemerintahan Mualem untuk meremajakan struktur birokrasi dan mempercepat kinerja SKPA agar selaras visi-misi pemerintahannya.
Informasi mengenai rencana pelantikan ini telah menyebar luas sejak Kamis malam, memunculkan berbagai spekulasi dalam kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait siapa saja yang akan digeser atau dipercayakan jabatan baru.
Seorang pejabat utama di jajaran Pemerintah Aceh mengonfirmasi kepada media bahwa benar akan ada “pelantikan sembilan pejabat eselon II dan lima pejabat eselon III” sore ini.
Berikut nama-nama pejabat eselon II yang resmi dilantik oleh Gubernur Mualem:
- Dedy Yuswadi, AP – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh
- Almuniza Kamal – Staf Ahli Gubernur Aceh
- Marwan Yusuf – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh
- Syaridin – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh
- Adi Darma – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh
- Mahdi Efendi – Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BRA) Setda Aceh
- Syakir – Asisten I Sekretariat Daerah Aceh
- Martunis – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh
- Edi Yandra – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh
Pelantikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan untuk menciptakan pemerintahan Aceh yang lebih responsif dan efisien. Dalam pidato perdananya usai menjabat sebagai Gubernur, Mualem menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus bekerja fokus untuk kepentingan rakyat.
“Intinya, masyarakat tidak boleh lagi susah,” tegasnya dalam salah satu sesi discursif politik lokal.
Dengan rotasi dan penempatan pejabat yang baru, Gubernur Mualem tampak ingin usahakan konsolidasi birokrasi di Aceh agar lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa setiap jabatan eselon II yang disematkan akan diberikan tanggung jawab besar untuk mempercepat program-program pro-rakyat, mulai dari pariwisata, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.
