acehvoice.net — Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan perumahan tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/2/2026).
Dalam rapat itu, Fadhlullah menegaskan bahwa kebutuhan hunian tetap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia.
Berdasarkan data kebutuhan hunian sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, kategori rusak berat dan hilang sebanyak 97.936 unit.
Sementara itu, hingga 18 Februari 2026, rencana pembangunan baru terealisasi 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Adapun usulan rencana aksi (Renaksi) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan huntap di Aceh sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.
“Kesenjangan antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan di Aceh menjadi prioritas nasional,” tegas Fadhlullah.
Ia juga mengusulkan agar pembangunan dilakukan melalui skema konstruksi paralel, yakni proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik berjalan secara simultan. Selain itu, ia mendorong pengugasan langsung BUMN Karya agar percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan pola konstruksi berbasis klaster.
Wagub turut menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) hunian berbasis JITUPASNA, BNBA, serta hasil verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final tersebut diharapkan menjadi dasar resmi penganggaran untuk menghindari tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga memaparkan progres pembangunan melalui skema CSR di Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, termasuk rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta pembangunan ratusan unit rumah di sejumlah desa di Aceh Utara yang kini memasuki tahap pembersihan lahan dan finalisasi masa penggunaan lahan.
Selain percepatan pembangunan fisik, Wagub juga meminta dukungan anggaran masa transisi agar para pengungsi yang masih menempati huntara atau tenda dapat segera menempati rumah permanen.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
