Acehvoice.net - Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilkada Aceh Timur 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, Sulaiman ...
Acehvoice.net - Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan yang diajukan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur nomor urut 01, Sulaiman Tole - Apong, dalam sidang yang digelar Senin ...
Acehvoice.net – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Aceh Timur 2024, Senin (10/2/2025). Sidang yang beragenda pemeriksaan saksi dan pengesahan alat bukti tambahan ini menyoroti ...
Acehvoice.net - Aceh Timur – Masyarakat Aceh Timur diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar terkait status kepemimpinan daerah tersebut. Iskandar Usman Al-Farlaky dan T. Zainal ...
Acehvoice.net - Langsa – Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dr. Andhika Jaya Putra, MA, menyebutkan peluang Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 03, Al Farlaky, untuk memenangkan sengketa hasil ...
Termasuk Beberkan Video Money Politik JAKARTA--Pasangan 03 sebagai Bupati Aceh Timur terpilih 2025-2030 menyatakan, pihaknya siap memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam lanjutan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menjawab semua ...
Acehvoice.net - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur yang digelar pada 27 November 2024 lalu berlangsung dengan netralitas tinggi dari para Geuchik dan perangkat desa. Pernyataan ini disampaikan oleh ...
Acehvoice.net, Banda Aceh - Pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024 diprediksi akan mengalami penundaan dan kemungkinan baru dilaksanakan setelah 13 Maret 2025. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy ...
Acehvoice.net - Banda Aceh, Pada tanggal 22 Agustus 2024, DPR RI memutuskan untuk membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang telah lama dibahas. Keputusan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Acehvoice.net - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa DPR RI membuka kemungkinan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada jika revisi UU Pilkada yang ...