Acehvoice.net, Banda Aceh – Realisasi pendapatan negara di Provinsi Aceh pada 2024 tercatat mencapai Rp7,75 triliun, yang setara dengan 108,34 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh, Paryan, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut meliputi penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pernyataan ini disampaikan Paryan setelah mengikuti rapat rutin Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh di Banda Aceh, Kamis (30/1). Rapat ALCo ini merupakan bagian dari kegiatan distribusi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Regional Aceh sepanjang tahun 2024.
Paryan, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, menjelaskan bahwa penerimaan negara yang tercatat sepanjang tahun 2024 terdiri dari beberapa komponen, yaitu penerimaan pajak sebesar Rp6,09 triliun. Penerimaan pajak ini tercatat sudah mencapai 100,84 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, penerimaan dari bea dan cukai mencapai Rp380,92 miliar atau 102,78 persen dari target yang direncanakan.
Namun, pencapaian yang paling signifikan adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp1,28 triliun atau 171,99 persen dari target yang ditetapkan. PNBP ini mencakup beberapa sumber, seperti penerimaan dari lelang, piutang negara, jasa pelayanan pendidikan, serta pendapatan dari layanan umum kesehatan. Selain itu, ada kontribusi PNBP yang signifikan dari pemanfaatan tanah dan bangunan barang milik negara.
Sementara itu, untuk belanja negara, Paryan menyebutkan bahwa realisasi belanja APBN Regional Aceh hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp51,44 triliun. Meskipun angka ini mencapai 98,95 persen dari target yang telah ditetapkan, belanja tersebut didominasi oleh belanja operasional dan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lain yang vital.
Paryan juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan ketiga 2024, yang tercatat sebesar 5,17 persen secara year on year. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh mengalami perkembangan yang positif.
Namun, Paryan menambahkan bahwa serapan belanja pemerintah lebih besar pada triwulan keempat 2024, sehingga pihaknya akan menantikan data dari BPS terkait pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat untuk menilai apakah belanja pemerintah dapat menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Aceh pada akhir tahun ini.
Dengan pencapaian pendapatan negara yang lebih baik dari target dan pertumbuhan ekonomi yang positif, Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan dapat terus mendorong pembangunan daerah untuk mencapai kemajuan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.
