acehvoice.net – Banda Aceh – Anggota DPRA, Nurchalis, mendorong penguatan pemahaman mahasiswa terhadap sistem dan fungsi lembaga legislatif melalui kegiatan Sikula Legislatif. Menurutnya, pemahaman politik generasi muda tidak seharusnya hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, tetapi juga mencakup proses pembentukan, pengawasan, penganggaran, dan pertanggungjawaban kebijakan publik kepada masyarakat.
Nurchalis menilai Sikula Legislatif menjadi kegiatan penting untuk memperluas literasi demokrasi dan pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap sistem kerja lembaga perwakilan.
“Sikula Legislatif merupakan kegiatan yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Jika perlu, kegiatan seperti ini diperbesar dan dikembangkan hingga jenjang nasional,” ujar Nurchalis.
Ia mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Karena itu, pemahaman mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme kerja lembaga legislatif perlu menjadi bagian dari pendidikan kewargaan di lingkungan kampus.
Menurutnya, mahasiswa perlu memahami tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan tidak memandang parlemen hanya sebagai lembaga yang bertugas membuat qanun atau peraturan.
“Mahasiswa harus memahami bagaimana sistem itu bekerja. Ketika mahasiswa memahami struktur, fungsi, dan kewenangan legislatif, maka kritik yang disampaikan akan menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat,” katanya.
Nurchalis juga menekankan pentingnya membangun tradisi kritik yang berlandaskan data, riset, fakta lapangan, serta kajian kebijakan. Menurutnya, demokrasi memang membutuhkan kritik, namun kritik tanpa dasar yang kuat berpotensi hanya menjadi opini.
Mahasiswa dan masyarakat, kata dia, memiliki posisi penting dalam mengawasi jalannya kebijakan publik serta menyampaikan aspirasi. Namun, setiap kritik dan aspirasi juga harus dibarengi dengan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Mahasiswa dan masyarakat memiliki posisi penting sebagai pengawas kebijakan dan penyampai aspirasi. Tetapi harus digarisbawahi, kritik mahasiswa harus berbasis data dan penyampaian aspirasi juga harus disertai solusi yang solutif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurchalis menilai demokrasi tidak boleh dipahami sebatas menggunakan hak suara saat pemilu. Partisipasi masyarakat harus terus berjalan setelah proses pemilihan selesai, terutama dalam mengawal kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan lembaga legislatif.
“Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Demokrasi membutuhkan generasi yang mau memahami, mengawal, dan ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan publik,” ujarnya.
Ia berharap Sikula Legislatif dapat menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami proses demokrasi secara lebih luas sekaligus meningkatkan keberanian dan kapasitas mahasiswa dalam terlibat mengawal kebijakan publik.
Menurut Nurchalis, mahasiswa bukan hanya objek dari sebuah kebijakan, tetapi merupakan bagian penting dari ekosistem demokrasi yang dapat menjadi mitra kritis bagi pemerintah maupun lembaga legislatif.
Dengan pemahaman yang baik mengenai proses penyusunan kebijakan dan penggunaan anggaran, pengawasan publik diharapkan semakin kuat. Kondisi tersebut diyakini dapat mendorong pemerintah dan lembaga legislatif bekerja secara lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penguatan literasi legislasi di lingkungan kampus, menurutnya, menjadi investasi jangka panjang bagi demokrasi dan diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kritis, berani menyampaikan aspirasi, berbasis data, serta mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan publik.
