acehvoice.net – Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027. Ia menargetkan pengesahan anggaran tersebut dapat diselesaikan sebelum 20 November 2026 agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan tidak terlambat pada awal tahun mendatang.
Arahan itu disampaikan Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran di Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Jalannya kegiatan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.
Mualem menegaskan, percepatan persiapan APBA 2027 menjadi salah satu dari tiga fokus utama dalam 11 aksi konkret yang wajib ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah.
Untuk memastikan tahapan penganggaran berjalan sesuai jadwal, Gubernur menetapkan sejumlah tenggat waktu yang harus dipatuhi setiap SKPA.
Pertama, pengesahan APBA 2027 ditargetkan selesai sebelum 20 November 2026. Kedua, penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus dituntaskan sebelum 31 Desember 2026.
Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) pengelola anggaran wajib diterbitkan sebelum 4 Januari 2027. Setiap SKPA juga diminta memulai kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat sebelum 7 Januari 2027, serta melakukan penandatanganan kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.
“Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” kata Mualem.
Tiga Target APBA 2026 Juga Jadi Perhatian
Selain mempersiapkan anggaran tahun 2027, Mualem turut menekankan pentingnya penyelesaian sejumlah target pelaksanaan APBA 2026.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian utama, yakni mendorong realisasi keuangan di atas 95 persen dengan memastikan pekerjaan fisik turut diselesaikan, menjamin ketersediaan serta keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dan menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Mualem juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengawalan terhadap 12 layanan publik serta pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan RPJMA dan komitmen kampanye,” ujarnya.
Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA. Agenda ini melibatkan pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui konsolidasi tersebut, setiap SKPA diminta menyusun rencana aksi yang konkret, jelas, dan terukur agar seluruh target dapat dilaksanakan sesuai tenggat waktu.
Pemerintah Aceh berharap percepatan ini tidak hanya mendorong optimalisasi realisasi anggaran 2026, tetapi juga memastikan program pembangunan dan pelayanan publik pada 2027 dapat dimulai tepat waktu tanpa terkendala persoalan administrasi maupun keterlambatan penganggaran.


























