acehvoice.net – Langsa – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Korban Banjir Langsa (KBL) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid V di depan Kantor Wali Kota dan Gedung DPRK Langsa, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan hak-hak masyarakat terdampak banjir, terutama bantuan jaminan hidup (Jadup) dan sejumlah bantuan lainnya yang hingga kini dinilai belum terealisasi secara tuntas.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu dipimpin Koordinator Aksi, Jantana Pratama Putra. Massa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah serius dalam menyelesaikan persoalan bantuan bagi warga korban banjir, meskipun hampir satu tahun telah berlalu sejak bencana tersebut terjadi.
Dalam orasinya, para demonstran mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa agar hadir langsung menemui massa dan memberikan penjelasan terkait tuntutan yang disampaikan.
Mereka menilai kedua pimpinan daerah tersebut kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat lantaran, menurut massa, belum pernah bersedia menemui mereka dalam sejumlah aksi sebelumnya.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami hanya menuntut hak masyarakat korban banjir yang sampai sekarang belum diselesaikan. Hampir satu tahun berlalu, tetapi persoalan ini masih terus berulang,” ujar Jantana dalam orasinya.
Selain menuntut penyelesaian bantuan, massa juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Wali Kota Langsa dalam merespons komentar masyarakat terkait bantuan banjir melalui akun media sosial pribadinya.
Menurut para demonstran, tanggapan yang diberikan wali kota terkesan mengolok-olok dan tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak bencana.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, pintu masuk Kantor Wali Kota Langsa dijaga puluhan personel keamanan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, hingga aksi berlangsung, Wali Kota Langsa belum terlihat hadir untuk menemui para demonstran.
Situasi serupa juga terlihat di depan Gedung DPRK Langsa. Pagar gedung tampak tertutup dan dijaga petugas keamanan. Belum terlihat anggota DPRK yang keluar untuk menemui maupun menerima aspirasi masyarakat.
Meski belum mendapatkan tanggapan langsung dari pimpinan daerah maupun anggota legislatif, massa tetap bertahan di lokasi aksi sambil menunggu waktu azan dan pelaksanaan salat Asar.
Para demonstran berharap Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota DPRK Langsa bersedia menemui mereka dan memberikan kepastian terkait penyelesaian hak-hak korban banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan.
Aksi jilid V tersebut kembali menjadi bentuk desakan masyarakat agar pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan pemulihan pascabencana, khususnya pemenuhan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di Kota Langsa.






















