acehvoice.net — Aceh Besar — Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar mengimbau para pemangku adat dan keluarga di gampong-gampong untuk menyesuaikan kembali besaran mahar pernikahan sesuai dengan nilai-nilai adat Aceh, agar tidak memberatkan generasi muda yang akan membangun rumah tangga.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya harga emas akibat kondisi global yang tidak menentu, sehingga berdampak langsung pada kemampuan ekonomi calon pengantin.
Ketua MAA Aceh Besar, Asnawi Zainun, menegaskan bahwa secara filosofis, adat Aceh hadir untuk memberikan kemaslahatan dan mempermudah, bukan justru mempersulit kehidupan masyarakat.
“Adat tidak boleh mempersempit atau mempersulit, melainkan harus hadir untuk memudahkan, termasuk dalam urusan pernikahan,” ujar Asnawi kepada Serambi, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, adat Aceh hidup dalam ruang kebersamaan dan kolektivisme. Pernikahan dalam adat Aceh bukan semata urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama keluarga besar, warih kaum, dan pemangku adat di gampong.
Di Aceh Besar, lanjut Asnawi, terdapat peran aktif keluarga besar dan lembaga adat untuk memastikan proses pernikahan dapat terlaksana dengan baik dan tidak membebani pihak tertentu.
Kondisi tingginya harga emas saat ini, menurutnya, menuntut adanya penyesuaian secara kolektif agar tujuan pernikahan tetap tercapai tanpa menghilangkan nilai sakralnya.
“Karena itu, diperlukan penyesuaian secara bersama sebagai bagian dari ikhtiar mempermudah pernikahan,” katanya.
MAA Aceh Besar sebagai lembaga pembina adat memiliki tanggung jawab moral dan adat untuk menyerukan evaluasi kembali besaran jiname atau mahar di gampong-gampong. Tujuannya agar tidak memberatkan generasi muda yang akan membangun keluarga.
Dalam adat Aceh, standar mahar sebenarnya telah lama ditetapkan oleh para orang tua dan pemangku adat. Mahar tidak ditentukan secara bebas, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keluarga dalam memberikan harta penulang kepada pasangan baru.
Asnawi mencontohkan, di Aceh Besar dahulu dikenal standar 8 mayam bagi keluarga yang belum mampu menyediakan rumah atau tanah, 10 mayam bagi keluarga yang mampu menyediakan rumah dan tanah, serta 16 mayam sebagai batas tertinggi yang hanya berlaku bagi kalangan tertentu seperti uleebalang.
“Namun saat ini, standar adat tersebut sering diabaikan, sehingga mahar ditetapkan terlalu tinggi dan memberatkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, masyarakat sudah seharusnya kembali kepada standar adat yang ditetapkan oleh pemangku adat di gampong. Penyesuaian sangat dimungkinkan dan dibenarkan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Asnawi, untuk masyarakat umum, standar mahar idealnya tidak melebihi 10 mayam. Meski ada keluarga yang memiliki kemampuan lebih, tetap perlu mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
“Ego pribadi harus dikalahkan demi kebaikan bersama, karena masyarakat Aceh hidup dalam nilai kebersamaan,” tegasnya.
Ia juga menilai adat kerap disalahkan, padahal persoalan muncul ketika standar adat diabaikan dan keputusan diambil secara sepihak.
“Nilai terpenting dari adat adalah kebersamaan. Jika nilai ini ditinggalkan, maka adat itu sendiri akan perlahan hilang,” pungkas Asnawi.
