acehvoice.net – Banda Aceh – Polemik Bendera Aceh Bulan Bintang perlu dipertegas bukan persoalan baru. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah disahkan, berbagai proses hukum telah ditempuh, bahkan Pemerintah Aceh dan DPRA telah berulang kali meminta kepastian kepada pemerintah pusat.
Namun, hingga kini penyelesaian final perihal bendera tersebut masih dinantikan, yang artinya Bendera Bulan Bintang Aceh belum adanya titik final.
Sosok Intelektual Organik Aceh, Radja Muhammad Husen mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan persoalan kekhususan Aceh terus berlarut-larut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga harus mengambil langkah politik yang lebih tegas, bukan sekadar konsultasi dan dialog tanpa hasil konkret.
“Sejak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 disahkan pada Senin, 25 Maret 2013, kini telah 13 tahun lebih persoalan Bendera Bulan Bintang masih menggantung. Sampai kapan Aceh harus menunggu? Presiden Prabowo harus menghadirkan kepastian, Mualem harus memperjuangkan dan mengawal perjuangan ini sampai tuntas. Jangan biarkan kekhususan Aceh hanya diakui dalam undang-undang, tetapi kepastian pelaksanaannya terus dipertanyakan !,” tegas Radja, Representasi Generasi Muda Aceh, pada Senin, 09/11/2026.
Jangan hanya berjanji, Hadirkan penyelesaian ! Aceh membutuhkan kepastian hukum, keberanian politik, dan penghormatan nyata terhadap kekhususannya.
QANUN SUDAH DISAHKAN, POLEMIK BELUM BERAKHIR
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh ditetapkan pada 25 Maret 2013 setelah persetujuan bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh.
Pengaturan tersebut berlandaskan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan ruang bagi Aceh untuk menetapkan bendera daerah sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan.
Namun, pemerintah pusat mempermasalahkan kesesuaian desain bendera dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
Pada 2016, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
Keputusan tersebut secara spesifik menyangkut beberapa ketentuan qanun, bukan pembatalan seluruh Qanun Nomor 3 Tahun 2013.
MA DAN MK : DUA PERKARA BERBEDA, JANGAN DICAMPURADUKKAN
Pada 14 Februari 2017, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 47 P/HUM/2016 menyatakan permohonan pengujian materiil Qanun Bendera Aceh tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Putusan tersebut tidak memutus substansi desain Bendera Bintang Bulan dan tidak membatalkan seluruh qanun.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menerbitkan dua putusan penting:
• Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, 5 April 2017, mengenai pembatasan kewenangan eksekutif membatalkan Perda kabupaten/kota.
• Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, 14 Juni 2017, mengenai pembatasan kewenangan eksekutif membatalkan Perda provinsi melalui mekanisme Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah.
Putusan MK tersebut menjadi perkembangan penting dalam persoalan kewenangan pembatalan peraturan daerah. Namun, putusan itu tidak otomatis membatalkan Kepmendagri tahun 2016 secara retroaktif dan tidak secara langsung mengadili Qanun Bendera Aceh.
Karena itu, status dan akibat hukum keputusan Mendagri harus dikaji berdasarkan dokumen serta mekanisme hukum yang tepat.
PEMERINTAH ACEH DAN DPRA MINTA KEPASTIAN, YUSRIL: KEPUTUSAN AKHIR ADA DI TANGAN PRESIDEN
Pada 16 Agustus 2026, Pemerintah Aceh dan DPRA menyepakati konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bintang Bulan.
Kesepakatan tersebut muncul dalam rapat Forkopimda Aceh setelah dinamika pengibaran bendera pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, 15 Agustus 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyampaikan bahwa Ketua DPRA Zulfadli meminta kejelasan mengenai boleh atau tidaknya bendera tersebut dikibarkan.
Pada 2 November 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah kembali meminta pemerintah pusat menuntaskan persoalan Bendera Aceh dalam rapat koordinasi di Jakarta.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menghimpun dokumen terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dengan merujuk pada MoU Helsinki dan UUPA.
Yusril mengakui masih terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sejumlah alternatif telah dibahas melalui dialog dan musyawarah. Namun, keputusan akhir mengenai persoalan Bendera Aceh berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat menyatakan penyelesaian akan ditempuh melalui kesepahaman bersama dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional serta menghormati kekhususan dan keistimewaan Aceh.
RADJA MUHAMMAD HUSEN : JANGAN BIARKAN KEPASTIAN HUKUM TERUS MENGGANTUNG
Radja Muhammad Husen menilai persoalan Bendera Bintang Bulan harus diselesaikan melalui kepastian hukum, keterbukaan dokumen, dan dialog yang menghormati kekhususan Aceh.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan resmi mengenai:
1. Status hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
2. Ruang lingkup dan akibat hukum Kepmendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016.
3. Kedudukan Putusan MA Nomor 47 P/HUM/2016.
4. Implikasi Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016.
5. Mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan kepastian mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang.
“Jangan sampai masyarakat terus berada dalam kebingungan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh harus memberikan penjelasan yang terang, terbuka, dan berdasarkan hukum. Persoalan ini menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta tanggung jawab menjaga perdamaian,” ujar Radja, Inisiator Gerakan Asal Aceh.
PENYELESAIAN HARUS BERDASARKAN HUKUM, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN
Radja Muhammad Husen menegaskan bahwa penyelesaian polemik Bendera Bulan Bintang harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia meminta agar proses konsultasi Pemerintah Aceh dan DPRA dengan Mendagri menghasilkan kejelasan mengenai status qanun, keputusan pembatalan, serta langkah hukum yang konkrit.
Menurutnya, dialog harus menghasilkan penjelasan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Bendera Bulan Bintang telah menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik Aceh selama bertahun-tahun. Qanun sudah disahkan, keputusan Mendagri telah diterbitkan, dan putusan pengadilan sudah ada. Sekarang yang dibutuhkan adalah kepastian hukum yang tegas, adil, dan tidak lagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Jangan sampai ketidakpastian hukum kembali memicu ketegangan, rakyat menjadi korban, dan pertumpahan darah kembali terjadi di Aceh. Perdamaian yang telah diperjuangkan dengan begitu mahal jangan sampai dipertaruhkan akibat kegagalan menyelesaikan persoalan ini,” tutup Radja, Diplomat Kultural Pemuda.
