acehvoice.net – Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, menegaskan bahwa bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp2,5 triliun untuk pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh tidak pernah diterima Pemerintah Aceh dalam bentuk dana tunai. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui program yang dikelola langsung oleh satuan kerja (Satker) Kementerian Pertanian.
Penegasan itu disampaikan M Nasir dalam konferensi pers di Ruang Kerja Sekda Aceh, Jumat (7/8/2026), guna meluruskan informasi yang berkembang setelah audiensi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta.
“Seribu rupiah pun tidak ada yang ditransfer ke Pemerintah Aceh. Bahkan anggaran Rp515 miliar yang berada di daerah juga tersimpan di KPPN, sedangkan sekitar Rp2 triliun lainnya berada di rekening masing-masing Satker Kementerian Pertanian. Pemerintah Aceh hanya sebagai penerima manfaat dari program tersebut,” ujar M Nasir.
Menurutnya, dari total anggaran Rp2,5 triliun, sebesar Rp515 miliar berada pada Satker daerah. Dari jumlah itu, Rp9,7 miliar dikelola Pemerintah Aceh, sementara Rp505,3 miliar dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, hingga 6 Agustus 2026 realisasi fisik program revitalisasi sawah dan perkebunan telah mencapai 50,3 persen. Sisanya ditargetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan sehingga pemulihan sekitar 40 ribu hektare lahan pertanian dapat rampung sepenuhnya.
Sementara itu, anggaran sekitar Rp2 triliun yang berada di bawah pengelolaan Satker dan balai Kementerian Pertanian digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih padi dan jagung, serta bibit tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.
“Bantuan Rp2 triliun tersebut diterima oleh Aceh dalam bentuk program. Pemerintah Aceh berstatus sebagai penerima manfaat, bukan pengelola anggarannya,” jelas M Nasir.
Ia menambahkan, setiap perkembangan pelaksanaan program yang ditanyakan Menteri Pertanian kepada Gubernur Aceh diperoleh melalui koordinasi dengan Satker Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan tersebut.
Sekda juga memaparkan bahwa luas sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai 57.485 hektare. Rinciannya meliputi 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Seluruh kebutuhan pemulihan, mulai dari revitalisasi lahan, penyediaan benih, hingga alat dan mesin pertanian, merupakan usulan Pemerintah Aceh kepada Kementerian Pertanian.
“Kita mengusulkan seluruh kebutuhan untuk proses revitalisasi sawah, kebun, bibit, hingga alat-alat pertanian agar dapat dibantu oleh Kementerian Pertanian,” katanya.
M Nasir juga meluruskan anggapan bahwa Gubernur Aceh tidak mampu menjawab pertanyaan Menteri Pertanian saat audiensi berlangsung. Menurutnya, pertanyaan tersebut bersifat teknis dan berkaitan dengan pelaksanaan program yang berada di bawah kewenangan Satker Kementerian Pertanian.
“Jadi bukan berarti Pak Gubernur tidak bisa menjawab. Karena pelaksanaan kegiatan berada di Satker Kementan, tentu perlu koordinasi dengan pihak yang mengelola program tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, kunjungan Gubernur Aceh ke Kementerian Pertanian justru bertujuan memperoleh penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan program pemulihan pertanian senilai Rp2,5 triliun.
“Sebenarnya Pak Gubernur datang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program revitalisasi yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian,” ungkapnya.
Hingga kini, revitalisasi sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang telah mencapai 40.852 hektare. Sementara di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare, dengan proses pemulihan seluas 40.418 hektare yang sedang berjalan melalui tahapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan penyediaan bibit.
M Nasir menyebut progres pemulihan lahan pertanian menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan, sebagian sawah yang telah direhabilitasi sudah kembali ditanami oleh petani.
“Perkembangan revitalisasi sawah sejauh ini sangat baik. Sebagian lahan bahkan sudah kembali ditanami. Sebulan lalu saat penanaman perdana di Aceh Tamiang progresnya masih sekitar 32 persen, sekarang sudah mencapai lebih dari 50 persen. Kami optimistis dalam dua hingga tiga bulan ke depan seluruh target revitalisasi lebih dari 40 ribu hektare sawah dapat diselesaikan,” pungkasnya.
