acehvoice.net – Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri pengukuhan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (Forum KKA) periode 2025–2030 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Pengukuhan jajaran pengurus Forum KKA tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menyampaikan tiga isu strategis Aceh yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, yakni persoalan Blang Padang, keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta bendera Aceh.
Fadhlullah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantu mencari solusi terhadap persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” ujar Fadhlullah.
Forum KKA Perkuat Koordinasi Antardaerah
Forum KKA menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kota di Aceh. Keberadaan forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pembangunan sekaligus menjadi ruang untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan lintas daerah.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dipercaya sebagai Koordinator Forum KKA. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar menjabat Wakil Koordinator I, Bupati Bireuen Mukhlis sebagai Wakil Koordinator II, dan Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan sebagai Wakil Koordinator III.
Para pengurus yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh diharapkan mampu memperkuat komunikasi serta menyatukan langkah pembangunan antardaerah.
Tiga Persoalan Aceh Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah secara khusus menyampaikan tiga persoalan kepada Wamendagri Bima Arya.
Persoalan pertama berkaitan dengan tanah Blang Padang yang memiliki keterkaitan dengan sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Kedua, Fadhlullah meminta perhatian pemerintah pusat terhadap keberlanjutan dana Otsus Aceh yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Ketiga, persoalan bendera Aceh juga disampaikan untuk mendapatkan solusi melalui mekanisme dan kewenangan pemerintah pusat.
Fadhlullah berharap persoalan-persoalan tersebut dapat dibahas secara konstruktif sehingga tidak menghambat pembangunan serta upaya menjaga perdamaian di Aceh.
Kemendagri Siap Bantu Sesuai Kewenangan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri akan terus membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sesuai kewenangannya.
Terkait persoalan Blang Padang, Bima menyebut pemerintah akan berupaya maksimal menangani persoalan yang menjadi kewenangan Kemendagri. Ia juga menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan para pemimpin Aceh.
Bima turut mengapresiasi ketangguhan masyarakat Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Kekompakan Jadi Kunci Forum KKA
Bima Arya menilai Forum KKA memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi antarpemerintah daerah di Aceh. Forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menyatukan langkah pembangunan dan membahas persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama.
Ia mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan internal. Menurutnya, kesatuan dan komunikasi yang baik menjadi fondasi agar Forum KKA dapat menjalankan perannya secara efektif.
Dengan koordinasi yang kuat, Forum KKA diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Aceh yang lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
