Acehvoice.net, BANDA ACEH – Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof. Mukhlis Yunus, menegaskan bahwa Aceh masih membutuhkan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai dorongan penting dalam proses pemulihan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan merespons wacana yang kembali mencuat terkait kemungkinan perpanjangan dana Otsus Aceh, sebagaimana diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR.
Menurut Prof. Mukhlis, kondisi ekonomi Aceh yang masih rentan pasca konflik membutuhkan reformulasi strategi pemberdayaan dan kebijakan ekonomi yang lebih terukur, termasuk program khusus yang terintegrasi lintas sektor pembangunan.
“Aceh memiliki kontribusi besar dari sektor sumber daya alam (SDA). Namun akibat konflik berkepanjangan, pemulihan ekonomi tidak bisa berlangsung secara instan. Oleh karena itu, suntikan dana dari pemerintah pusat masih diperlukan sebagai treatment dalam jangka waktu tertentu. Tidak selamanya, tapi untuk saat ini Aceh masih butuh sentuhan melalui dana Otsus agar sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali,” jelas Mukhlis, Sabtu (13/9/2025).
Ia menilai pernyataan Jusuf Kalla relevan, karena Aceh memang membutuhkan waktu lebih panjang untuk pemulihan ekonomi pasca konflik. Menanggapi isu bahwa tingginya angka kemiskinan di Aceh bukan karena syariat Islam, melainkan faktor ekonomi, Mukhlis menegaskan persoalan tersebut bersifat kompleks.
“Penyebab kemiskinan di Aceh itu multifaktor. Kebijakan ekonomi perlu ditinjau ulang dengan identifikasi persoalan yang jelas, indikator yang terukur, lalu treatment diberikan sesuai analisis masalah,” paparnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pola konsumsi masyarakat Aceh yang cenderung konsumtif. Menurutnya, perilaku konsumtif tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan hanya bisa dipacu dengan aktivitas produktif, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Prof. Mukhlis menambahkan, kontribusi besar Aceh bagi negara dari sektor SDA sejak dulu hingga sekarang menjadi alasan kuat bahwa reformulasi strategi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi mutlak dilakukan.
“Masalah ekonomi Aceh tidak bisa dipandang sebagai persoalan satu sektor saja. Harus lintas bidang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Karena itu, program khusus yang terintegrasi sangat diperlukan,” tegasnya.
Dengan demikian, perpanjangan dana Otsus dianggap sebagai instrumen penting agar Aceh dapat keluar dari ketertinggalan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.
