Acehvoice.net – PEUREULAK – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Peureulak menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung aksi demonstrasi yang mengatasnamakan kelompok Aceh Merdeka dan direncanakan berlangsung pada Senin, 7 Juli 2025. Aksi tersebut sebelumnya tersebar melalui sebuah selebaran digital yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan publik, memuat ajakan untuk melakukan aksi bertajuk “Rakyat Aceh Menggugat”.
Juru Bicara KPA Wilayah Peureulak, Muntasir Age, atau yang akrab disapa Panglima Age, saat dikonfirmasi oleh acehvoice.net, membantah keterlibatan dan dukungan KPA terhadap aksi tersebut.
“Kami dari KPA tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi itu. Jangan memperkeruh suasana damai di Aceh. Saat ini Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf (Mualem), yang juga menjabat sebagai Gubernur Aceh, sedang fokus membangun Aceh. Jangan dirusak dengan gerakan-gerakan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Panglima Age.
Terkait isu Tanah Wakaf Sultan Aceh di kawasan Blang Padang yang menjadi salah satu alasan ajakan demonstrasi dalam selebaran, Panglima Age menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah dan sedang diselesaikan secara diplomatis oleh Pemerintah Aceh.
“Itu urusan yang sedang dibicarakan dan dikoordinasikan dengan cara yang baik, tidak perlu dibawa ke jalanan. Apalagi menyangkut aset wakaf dan fasilitas umum. Kita beri ruang kepada Pemerintah Aceh untuk menyelesaikannya sesuai prosedur,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan adanya narasi penolakan terhadap rencana penambahan empat batalion militer di Aceh, yang turut dimasukkan dalam agenda aksi. Menurutnya, semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan seharusnya disikapi dengan bijak dan melalui jalur resmi, bukan melalui aksi sepihak.
“Aceh sekarang sangat kondusif. Jangan dirusak lagi dengan aksi-aksi provokatif. Jika ada persoalan, kita bicarakan baik-baik, tidak dengan membuat rakyat resah,” ujar Panglima Age kepada acehvoice.net.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyebar selebaran yang mengatasnamakan “Atjeh Meurdékha”. Namun sejumlah tokoh masyarakat dan mantan kombatan di wilayah timur Aceh disebut turut mempertanyakan keabsahan ajakan tersebut.
KPA Wilayah Peureulak menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga stabilitas serta kedamaian Aceh demi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan daerah.[]
